Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Blak-blakan Risma soal Kabinet Jokowi Tak Nyaman, Istana Bantah, TKN Tuding Dongeng Semata

Kompas.com - 01/02/2024, 05:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Muncul desas-desus baru mengenai suasana Kabinet Indonesia Maju. Kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo itu disebut-sebut tak lagi nyaman.

Kabar tersebut datang dari Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Namun, oleh pihak Istana, isu tersebut dimentahkan. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bahkan menuding Hasto tengah mengarang cerita.

Tak nyaman

Cerita Mensos Risma soal situasi Kabinet Indonesia Maju diungkap oleh Sekjen PDI-P baru-baru ini. Menurut Hasto, Risma bercerita kepadanya mengenai suasana kabinet yang tidak nyaman, utamanya dalam rapat.

“Bahkan Ibu Risma menceritakan sekarang bagaimana suasana rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat, itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini usai menghadiri HUT ke-51 PDIP di Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (10/1/2024). KOMPAS.com/ZINTAN PRIHATINI Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini usai menghadiri HUT ke-51 PDIP di Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (10/1/2024).
Hasto pun menyinggung soal Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini gencar membagikan bantuan sosial (bansos) tanpa melibatkan Risma. Hasto menuding, Jokowi sengaja tidak mengajak Risma karena mantan Wali Kota Surabaya itu merupakan menteri dari PDI-P.

Adapun PDI-P merupakan partai politik pengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Sementara, Jokowi diyakini mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi cawapres berpasangan dengan capres Prabowo Subianto.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," ujar Hasto.

Atas curhatan Risma, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini pun mengaku khawatir dengan soliditas menteri-menteri kabinet Jokowi.

"Jadi, ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat saja diperiksanya, waduh sudah berlebihan," katanya.

Baca juga: Soal Isu Politisasi Bansos, Mensos Risma: Saya Sudah Laksanakan Sesuai Aturan

Dibantah Istana

Pernyataan Hasto itu buru-buru dibantah oleh pihak Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengeklaim, semua anggota Kabinet Indonesia Maju tetap solid hingga saat ini.

"Kami di kabinet tetap kerja keras, solid, sinergis. Sidang kabinet berjalan seperti biasanya, semua menteri punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan program dan gagasannya. Sebaiknya tanya ke Bu Mensos ya," ujar Pratikno dalam keterangannya, Selasa (30/1/2024).

Pratikno juga menyebut, para menteri tetap berbincang, bahkan saling bersenda gurau di sela-sela rapat kabinet.

"Sebelum, di sela-sela dan sesudah sidang kabinet, kami semua ngobrol serta berkelakar dan tertawa seperti biasa," kata dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com