Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo Soroti Pengadaan Motor Merah di Semarang, Ganjar: Ya Besok Dicat Warna Putih

Kompas.com - 22/01/2024, 13:16 WIB
Irfan Kamil,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi santai tudingan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka soal penggunaan kekuasaan kepala daerah atau kementerian/lembaga yang pejabatnya berafiliasi kepada partai politik tertentu.

Tudingan ini sebelumnya disampaikan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman yang menilai ada penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang terkait pengadaan motor yang dicat berwarna merah, warna yang identik dengan warna PDI-P.

Adapun Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu adalah rekan Ganjar di PDI-P.

Ganjar pun meminta motor warna merah itu diganti warna lain agar tak perlu dipersoalkan.

“Ya besok kalau enggak dicat putih,” kata Ganjar saat ditemui di kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Grha Oikumene, Senin (22/1/2024).

Baca juga: Jokowi dan Gibran Keliling Jateng, Upaya Buntuti Ganjar?

Habiburokhman sebelumnya menyebutkan, ada tiga skenario hitam untuk menjegal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Habiburokhman mengatakan, skenario itu dilakukan dengan cara-cara yang ilegal, terstruktur, sistematis, dan masif.

“Motif penjegalan tersebut karena meroketnya elektabilitas Prabowo-Gibran yang bisa jadi membuat sebagian orang frustasi. Prabowo-Gibran selalu unggul telak di semua lembaga survei terpercaya, baik dalam simulasi tiga pasion ataupun dengan simulasi dua pasion jika terjadi dua putaran,” kata Habiburokhman dalam keterangannya kepada awak media di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (21/1/2024).

Skenario kecurangan pertama, sebut Habiburokhman, dengan menggunakan kekuasaan kepala daerah atau kementerian/lembaga yang pejabatnya berafiliasi kepada partai politik tertentu.

“Fenomena ini terjadi di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Contohnya antara lain adanya dugaan penggunaan APBD Kota Semarang untuk pengadaan motor warna merah yang identik dengan warna parpol tertentu,” ucap Habiburokhman.

Baca juga: CEK FAKTA: Mahfud Sebut Laju Penggundulan Hutan RI Tertinggi di Dunia

Kemudian, dugaan mobilisasi Dharma Wanita untuk menghadiri senam bersama istri salah satu capres di Sulawesi Utara pada Rabu (17/1/2024) lalu.

“Dan dugaan dimanfaatkannya Petugas Pendamping Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menjadi tim pemenangan salah satu paslon,” kata Habiburokhman.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, jika Tim Petugas Pendamping Desa tersebut menolak mendukung paslon tersebut, SK tidak diperpanjang.

“Terakhir, kita juga dikejutkan dengan beredarnya surat suara yang sudah tercoblos salah satu paslon di Taiwan,” kata Habiburokhman.

“Terkait dugaan kecurangan ini, sejauh ini kami sudah melaporkan 41 laporan ke Bawaslu, dua laporan ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, 5 laporan ke DKPP serta 5 laporan pidana. Kami juga sedang menginventariskan puluhan dugaan kecurangan lainnya,” ujar dia.

Baca juga: Gibran Dinilai Provokatif Saat Debat, Cak Imin dan Mahfud Substansial

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com