Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tegaskan Bakal Gunakan Dana LPDP buat Kembangkan Pelatihan

Kompas.com - 20/01/2024, 11:23 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bakal meluaskan penggunaan dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pelatihan dan dana abadi pariwisata.

"Kemudian juga PR dari Pak Presiden untuk menyempurnakan LPDP, khususnya bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pelatihan dan ditambah juga untuk menjadi dana abadi sektor tourism," kata Airlangga dalam jumpa pers di Hotel Pullman, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/1/2024).

Soal evaluasi kebijakan terkait LPDP, menurut Airlangga, hal itu masih dibicarakan oleh pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Berencana Hentikan Sementara Anggaran untuk Beasiswa LPDP

Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta supaya dana LPDP ditingkatkan, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pemerintah hendak menghentikan sementara alokasi anggaran buat beasiswa LPDP.

"Kita masih membahas untuk revisi daripada LPDP. Jadi kita tunggu saja sampai selesai di mana LPDP itu bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pelatihan," ujar Airlangga.

Di sisi lain, Airlangga menyampaikan model pelatihan kartu Prakerja dinilai terobosan baik dan akan ditiru oleh Laos, Thailand, dan Kamboja.

Baca juga: Pemerintah Berencana Dirikan Dana Kepariwisataan Indonesia, Akan Dikelola LPDP


"Saat pendidikan kita terbatas tapi dengan pelatihan yang lebih masif, itu juga bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan lapangan kerja atau kembali masuk ke kerja," ucap Airlangga.

Sebelumnya diberitakan, Muhadjir menyatakan pemerintah hendak menghentikan sementara anggaran beasiswa LPDP. Alasannya adalah saat ini jumlah anggaran LPDP sudah menumpuk dan mencapai hampir Rp 150 triliun.

Rencananya, alokasi anggaran akan dialihkan untuk sejumlah pos lain di bidang pendidikan.

"Sudah kita tinjau apa harus diteruskan (alokasi) LPDP itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp 150 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu (alokasi anggaran LPDP dari APBN)," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Baca juga: Dana LPDP Capai Rp 139 Triliun, Jokowi: Universitas Top Datang ke Kita

"Jadi anggaran pendidikan 20 persen, nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi, termasuk riset dan alokasi beasiswa (lain) dan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," jelasnya.

Selain itu, anggaran bisa juga disalurkan untuk pengembangan program vokasi.

Dengan perubahan alokasi ini, menurut Muhadjir, bisa meningkatkan angkatan kerja nasional.

Lebih lanjut, Muhadjir menegaskan, meski alokasi anggaran rencananya dihentikan dulu, bukan berarti pemerintah akan menghentikan program beasiswa LPDP. Dia memastikan bahwa program pemberian LPDP tetap berjalan.

Baca juga: Jokowi Minta Beasiswa LPDP Sesuai Visi Negara agar Tak Buang-buang Anggaran

"LPDP tetap jalan," ucap Muhadjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com