Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Survei Indikator, TPN Ganjar Singgung Anies Menang Pilkada meski Elektabilitas Terbawah

Kompas.com - 19/01/2024, 11:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim, merespons santai hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 3 itu berada di posisi terbawah.

Chico menilai, Ganjar-Mahfud masih berpeluang memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia berkaca pada Anies Baswedan yang memenangkan PilkadaDKI Jakarta meski elektabilitasnya sempat berada di posisi buncit pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu.

"Anies Baswedan ketika pilkada DKI selalu berada di urutan ketiga, di ujung dia memenangkan kontestasi tersebut," kata Chico kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2024).

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo-Gibran Teratas tapi Stagnan, Anies-Muhaimin Naik, Ganjar-Mahfud Turun

Selain Anies, Chico juga menyebut bahwa pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pernah disebut memanangkan Pilpres 2014 oleh sejumlah lembaga survei tapi akhirnya dinyatakan kalah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Hasil survei itu tidak ada yang absolut karena itu sifatnya prediktif," ujar Chico.

Ia menuturkan, hasil survei Indikator serta lembaga lainnya akan menjadi catatan bagi TPN Ganjar-Mahfud.

Namun, TPN juga berpegang pada survei yang digelar oleh internal, focus group discussion di berbagai daerah, serta sentimen di media sosial dalam menentukan elektabilitas dan popularitas

Chcio mengeklaim bahwa hasil survei ini tidak akan mengubah strategi yang digunakan oleh TPN untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar-Mahfud.

"Kita akan tetap terus turun canvassing, door to door, menggelar acara-acara kampanye dan mendayakan Pak Ganjar maupun Pak Mahfud untuk turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan visi dan gagasan," kata dia.


Hasil survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024 menunjukkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, memiliki elektabilitas tertinggi.

Menurut hasil survei, elektabilitas Prabowo-Gibran berada di angka 45,79 persen, unggul siginifikan dibandingkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (25,47 persen) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (22,96 persen).

Sementara, ada 5,78 persen responden yang tidak tahu atau tidak menjawab saat ditanyakan soal kandidat yang bakal mereka pilih.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanunddin Muhtadi mengatakan, hasil survei ini menandakan bahwa Pilpres 2024 belum tentu bakal berlangsung satu atau dua putaran.

"Satu putaran belum tentu, dua putaran juga belum tentu," kata Burhanuddin, Kamis (18/1/2024), dikutip dari YouTube Indikator Politik Indonesia.

Baca juga: Survei Indikator: Prabowo Jadi Capres Top of Mind dengan Perolehan 41,4 Persen

Burhanuddin mengatakan, Pilpres 2024 dapat berlanjut ke putaran kedua apabila elektabilitas Prabowo-Gibran stagnan tidak menembus angka 50 persen.

Ia mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran berpeluang besar melaju ke putaran kedua, tetapi pesaing pasangan tersebut di putaran kedua belum dapat diprediksi.

"Karena paslon 01 dan 03 punya peluang yang secara statistik sama meksipun secara absolut Anies Baswedan lebih besar peluangnya untuk masuk putaran kedua mendampingi Pak Prabowo," kata Buhranuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com