Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hukuman Irwan Hermawan Disunat dari 12 Jadi 6 Tahun, tapi Uang Pengganti Jadi Rp 7 M

Kompas.com - 19/01/2024, 11:29 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta “menyunat” masa hukuman terdakwa kasus Korupsi base transceiver (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5, Irwan Hermawan, dari 12 tahun menjadi 6 tahun penjara.

Irwan merupakan mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy yang dinyatakan terbukti melakukan korupsi bersama eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

Ia divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Baca juga: Permohonan Justice Collaborator Irwan Hermawan Ditolak Hakim

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Hermawan dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di Rutan,” kata Ketua Majelis Hakim PT DKI Jakarta, Sugeng Riyono sebagaimana dikutip dari salinan putusan, Jumat (19/1/2024).

Adapun putusan sidang dibacakan di PT DKI Jakarta pada Rabu (17/1/2024).

Irwan juga dihukum membayar denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 7 miliar.

Jika dalam waktu satu bukan uang itu tidak dibayarkan maka harta bendanya akan disita Jaksa untuk dilelang dan menjadi uang pengganti. Jika Irwan tidak memiliki harta benda itu, maka hukuman pidana badannya akan ditambah.

Baca juga: Eks Dirut Bakti Kominfo Tuding “Justice Collaborator” Irwan Hermawan Hanya Skenario Selamatkan Diri

“Untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun,” tutur Sugeng.

Dalam putusan itu, Sugeng dan anggota Majelis Hakim PT DKI Jakarta juga menetapkan Irwan sebagai saksi pelaku yang membantu membongkar perkara atau justice collaborator.

“Menetapkan terdakwa Irwan Hermawan sebagai saksi pelaku (justice collaborator) dalam perkara a quo,” kata Sugeng.

Adapun Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus sebelumnya menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Pengadilan Tipikor juga menghukum Sugeng membayar uang pengganti Rp 1,15 miliar.

Baca juga: Jaksa Tetapkan Irwan Hermawan Jadi “Justice Collaborator” Kasus BTS 4G

Dengan demikian, hukuman badan dan dendanya berkurang setengah. Namun, hukuman uang pengganti yang dijatuhkan jauh lebih besar.

Dalam perkara ini, PT DKI Jakarta menilai Irwan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan Tipikor dan melanggar Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com