Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kedatangan Prabowo di Perayaan Natal BUMN, Sandiaga: Kita Harus Tempatkan Posisi Kita sebagai Menteri

Kompas.com - 17/01/2024, 20:27 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno meminta para menteri menempatkan diri dalam kegiatannya jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan menanggapi kedatangan Menteri Pertahanan (Menhan) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di acara perayaan Natal bersama BUMN di JCC Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2024).

“Kita harus menempatkan posisi kita sebagai menteri dan tentunya ini diambil sumpah, mengucap sumpah, dan saya harus menggarisbawahi bahwa kita lead by example, kita memberikan contoh yang baik karena ini adalah demokrasi yang sangat dipandang oleh dunia internasional,” ujar Sandiaga di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).

Namun, dia tak mempersoalkan jika para menteri telah memiliki sikap masing-masing untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.

Baca juga: Respons Bawaslu soal Erick Thohir Titip Pesan ke Prabowo di Acara Natal BUMN

Sebab, Sandiaga saat ini juga menjadi Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

“Seperti saya Menparekraf, saya hadir di sini sebagai Ketua Dewan Pakar dan juga sebagai Ketua Bappilu Nasional PPP (Partai Persatuan Pembangunan),” kata Sandiaga.

Namun, Sandiaga menggarisbawahi agar para menteri tidak menggunakan acara kementerian atau pun undangan sebagai menteri untuk berkampanye.

“Jelas keberpihakan kita, tapi memang kita harus bisa membedakan tugas,” ujarnya.

Adapun dalam acara perayaan Natal bersama BUMN itu, Erick Thohir sempat menitipkan pesan pada Prabowo untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

Sementara, Prabowo diketahui merupakan calon presiden (capres) nomor urut 2 yang bakal berkontestasi pada Pilpres tahun ini.

Baca juga: TPN Tuding Erick Thohir Tidak Adil karena Hanya Undang Prabowo di Acara Natal BUMN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com