Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Aksi Tegas dan Berani Mahfud MD Gagalkan Mafia Angkut Tambang

Kompas.com - 17/01/2024, 19:40 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 (tiga), Mahfud MD pernah berhasil menggagalkan aksi mafia angkutan tambang yang menahan 126 kapal batu bara.

Tindakan tegas dan berani yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu pada Maret 2023.

Mahfud menceritakan bahwa pada 2022, ada seorang pengusaha yang melaporkan jika kapalnya ditahan, padahal kapal tersebut seharusnya diangkut ke Hongkong.

Sebagai respons cepat, Mahfud menghubungi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk menangani masalah tersebut.

"Beberapa waktu yang lalu, saya punya pengalaman dengan Pak Arifin selaku Menteri ESDM. Saya tidak tahu waktu itu Pak Arifin sedang sakit terkena Covid-19. Saya dapat laporan dari seorang pengusaha (yang mengatakan), 'Pak, kapal saya ditahan'," ucap Mahfud dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/1/2024).

Baca juga: Jokowi Groundbreaking Masjid Negara di IKN, Nilai Konstruksinya Capai Rp 940 Miliar

Walaupun tidak menyebutkan lokasi kejadian, tetapi jika kapal tersebut mengalami keterlambatan untuk sampai di negara tujuan, maka perusahaan akan mengalami kerugian karena melanggar kontrak.

"Itu terjadi di suatu tempat, kapal (tersebut) seharusnya dibawa ke Hongkong. Kalau (pada) hari Jumat (kapal) belum sampai, itu berarti melanggar kontrak,” imbuh Mahfud.

Pengusaha tersebut, lanjut dia, akan mengalami kerugian puluhan miliar. Sehingga pengusaha ini melaporkan jika tidak mendapatkan izin untuk berangkat hari itu juga, dirinya akan meninggalkan kapal tersebut.

“Dia (pengusaha) akan melaporkan bahwa kapal tersebut akan ditahan oleh pemerintah Indonesia," jelas Mahfud.

Baca juga: Orang Indonesia di Kamp Konsentrasi Nazi

Bersama Arifin Tasrif, Mahfud bergerak dengan cepat melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pembebasan 126 kapal tersebut.

Upaya koordinasi tersebut menghasilkan kesuksesan, karena pada sore harinya, seluruh 126 kapal batu bara berhasil dibebaskan dan dapat melanjutkan perjalanan mereka.

"Sore harinya, orang yang melapor kepada saya datang dan mengucapkan, 'terima kasih, Pak, bukan hanya kapal saya, 126 kapal lainnya juga langsung dilepas'. Artinya, ada 126 kapal yang ditahan dan dimintai uang untuk dapat berangkat. Untunglah Pak Arifin turun tangan," imbuh Mahfud.

Momen pembebasan 126 kapal batu bara tersebut disebut menjadi bukti nyata kuatnya integritas yang dimiliki Mahfud. Ia dinilai menjadi sosok yang tidak ragu memberantas mafia yang merugikan negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com