Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Telur Gratis Ganjar-Mahfud Saingi Susu Gratis Prabowo-Gibran

Kompas.com - 15/01/2024, 08:42 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD beradu strategi untuk meraih suara lewat pembagian telur maupun susu ke masyarakat.

Adapun bagi-bagi telur dan susu itu masuk dalam program kampanye masing-masing paslon.

Kedua belah pihak saling berargumen, programnya lebih baik ketimbang program paslon lain.

Gibran bagi-bagi susu

Mulanya, bagi-bagi susu ke masyarakat dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka di momen di lokasi car free day (CFD) Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/12/2023).

Momen ini lantas disoroti, termasuk oleh Badan Pengawas Pemilu mengingat area CFD seharusnya steril dari kegiatan politik sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Namun, kubu Gibran berdalih bahwa bagi-bagi susu bukan bentuk kampanye karena tak memakai atribut parpol.

Baca juga: Gibran Bagi-bagi Susu Langgar Aturan CFD, Komisi A DPRD DKI: Seharusnya Menaati

Kendati begitu, pembagian susu merupakan salah satu program yang diusung paslon nomor urut 2, termasuk lewat makan siang gratis dengan estimasi anggaran sekitar hampir Rp 500 triliun per tahun.

Besarnya anggaran tersebut lagi-lagi mendapat sorotan, salah satunya oleh kubu paslon nomor urut 3.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto salah satunya, menyatakan anggaran sebesar itu sudah mencakup seluruh program dari visi misi yang ditawarkan Ganjar-Mahfud. Sedangkan di kubu paslon Prabowo-Gibran, hanya untuk satu program.

Dengan begitu dia menyatakan, program Ganjar dan Mahfud lebih luas menjangkau masyarakat.

Baca juga: Bagikan Telur ke Warga Tanah Tinggi, Hasto: Lebih Unggul dari Program Bagi-bagi Susu Prabowo-Gibran

"Maka bisa dilihat, rakyat bisa membandingkan, kalau program makan gratis itu pun dengan susu impor itu (menelan biaya) mencapai lebih dari Rp 400 triliun," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2023).

"Bandingkan dengan program kerakyatan Pak Ganjar dengan jangkauan bansos BLT yang lebih luas, penciptaan lapangan kerja, satu rumah miskin satu sarjana. Kemudian beli tanah dapat rumah dan berbagai program KTP sakti, itu hanya (menghabiskan) Rp 506 triliun," lanjutnya.

PDI-P bagi-bagi telur


Sementara itu, pada Minggu (14/1/2023) kemari, PDI-P melalui Hasto, membagi-bagikan telur kepada masyarakat saat menyambangi Rumah Susun Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat.

Adapun gerakan membagikan telur itu dilakukan serentak di seluruh Indonesia, dan merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 51 PDI-P.

PDI-P membagikan 1.500 butir telur kepada warga di Rusun Tanah Tinggi itu. Ribuan telur itu diolah warga setempat dengan cara dipindang.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com