Ungkap Alasan Prabowo Tak Mau Buka Data Pertahanan, TKN: Banyak Intelijen Asing

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid mengatakan, Prabowo enggan membuka data pertahanan saat debat Pilpres 2024 karena banyak intelijen asing yang menyaksikan debat tersebut.

“Beliau tidak mau karena debat kemarin itu disaksikan oleh jutaan orang termasuk disaksikan warga negara asing, maupun intelijen asing,” kata Nusron saat konferensi pers di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2024).

Ia pun memberikan contoh, seandainya Prabowo buka-bukaan mengenai kekuatan kapal selam Indonesia. Dari 15 kapal selam, misalnya, ternyata yang bisa dipakai hanya lima.

Hal itu, menurutnya, bisa membuat pihak asing berpikir bahwa Indonesia tidak terlalu kuat dari sisi pertahanan.

Baca juga: Sebut Tak Ada Diksi Prabowo-Gibran yang Perlu Dikontrol, TKN: Biarkan Saja Mengalir

Sebelumnya, Prabowo menyentil capres lain yang menilai bahwa pertahanan tidak bersifat rahasia.

“Pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah, ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia,” kata Prabowo selepas debat di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

“Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Justru masalah pertahanan, keamanan, itu sarat dengan hal-hal rahasia,” ujarnya lagi.

Sementara itu, pengamat militer dan pertahanan Anton Aliabbas mengatakan, ada data pertahanan yang tak harus dirahasiakan.

Baca juga: TKN: Prabowo-Gibran Potensi Kalah di Bali, Aceh Masih Berat

Data pertahanan yang semestinya tidak dirahasiakan misalnya terkait rencana dan realisasi anggaran pertahanan hingga pengelolaan personel.

“Kebijakan pertahanan, pengelolaan personel, pengelolaan pengadaan dan offset, kemitraan publik-swasta di sektor pertahanan hingga keterlibatan personel dan aset di aktivitas ekonomi,” kata Anton kepada Kompas.com, Senin (8/1/2024) petang.

Menurut Anton, sektor pertahanan, apalagi di Indonesia, memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi.

“Alasan kerahasiaan, urgensi, dan atas nama kepentingan nasional telah menjadikan sektor ini rawan korupsi. Tiga rasionalitas ini sedikit banyak telah mengurangi keleluasaan ruang publik untuk mendapatkan informasi cukup terkait pertahanan,” ujar Anton.

Baca juga: Klarifikasi Fotonya Terpasang di APK Prabowo-Gibran, Dandim Sukoharjo: Fitnah dan Hoaks

Padahal, menurut Anton, jika melihat besaran anggaran pertahanan, akses publik terhadap informasi terkait pengadaan dan belanja pertahanan yang transparan dan akuntabel menjadi sesuatu yang esensial.

Anton juga mengungkapkan data yang bersifat rahasia dari pertahanan terkait taktik atau strategi militer.

“Hal yang dirahasiakan dapat mencakup misalnya hal yang berkaitan strategi dan taktik militer, dari personel hingga alutsista,” kata Anton.