Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herry Darwanto
Pemerhati Sosial

Pemerhati masalah sosial. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak 1986 hingga 2016.

Catatan Debat Capres

Kompas.com - 09/01/2024, 18:37 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DEBAT antarcalon presiden (Minggu, 7/2/2024), cukup memberi kejutan. Tidak seperti yang diduga, Prabowo Subianto yang diramalkan akan tampil lebih prima dibandingkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, ternyata justru sebaliknya.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menyebutkan bahwa Prabowo mendapat nilai lebih rendah (6,9) daripada Anies dan Ganjar (keduanya 7,4) pada aspek menjawab pertanyaan.

Demikian juga pada aspek penguasaan permasalahan, Prabowo mendapat angka 6,9, lebih rendah daripada Anies (7,2) dan Ganjar (7,4).

Pada aspek penampilan di atas panggung, skor Prabowo sami mawon, yaitu lebih rendah (7,1) dibanding Anies (7,9) dan Ganjar (7,8).

Ada beberapa hal yang menarik untuk dicatat, yang mungkin mendasari penilaian 210 responden Litbang Kompas tersebut.

Pertama, Anies yang mendapat giliran pertama menyampaikan visi-misi memberi sengatan terlebih dahulu kepada Prabowo, dengan mengontraskan banyaknya jumlah prajurit TNI yang tidak memiliki rumah dengan lahan luas (340.000 hektare) yang dimiliki Prabowo.

Sengatan perdana Anies itu agaknya membuat Prabowo terkejut. Dengan spontan ia menyahut bahwa tuduhan Anies itu salah. Tak urung ia mendapat teguran moderator agar berbicara pada waktu yang disediakan.

Kedua, sengatan Anies kepada Prabowo terus dilontarkan pada sesi-sesi berikutnya, baik pada saat merespons pandangan Prabowo terhadap isu yang disampaikan panelis, maupun pada saat sesi tanya jawab antarcalon.

Beberapa sengatan Anies itu antara lain tentang kenaikan gaji anggota TNI/Polri yang hanya tiga kali selama pemerintahan sekarang, sementara pada era SBY naik sembilan kali.

Lalu tentang etika Prabowo menunjuk Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden berdasar keputusan Mahkamah Konstitusi yang bermasalah, tentang kinerja Kementerian Pertahanan yang diberi nilai 11 dari 100.

Masalah etika juga disoroti Anies dengan menyinggung peran orang-orang dekat Prabowo yang terlibat dalam proyek food estate Kemenhan.

Anies juga mempersoalkan pembelian pesawat bekas, serangan siber yang tidak mampu diatasi, padahal pemerintah mengeluarkan anggaran yang besar untuk pertahanan dan keamanan.

Ketiga, walau tidak sesering Anies, Ganjar juga memberikan serangan yang cukup tajam kepada Prabowo sebagai Menhan. Ganjar menyebut kinerja Kemenhan dibawah pimpinan Prabowo mendapat nilai 5 dari 10.

Dinyatakan juga bahwa perencanaan penguatan pertahanan di era Prabowo disusun secara gegabah, yaitu top down. Akibatnya banyak alutsista yang tidak sesuai dengan kebutuhan setiap matra/angkatan.

Yang paling menyengat adalah ketika Ganjar menyodorkan beberapa indeks kinerja pertahanan secara global di mana Indonesia menunjukkan penurunan selama tahun-tahun terakhir.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com