Salin Artikel

Catatan Debat Capres

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menyebutkan bahwa Prabowo mendapat nilai lebih rendah (6,9) daripada Anies dan Ganjar (keduanya 7,4) pada aspek menjawab pertanyaan.

Demikian juga pada aspek penguasaan permasalahan, Prabowo mendapat angka 6,9, lebih rendah daripada Anies (7,2) dan Ganjar (7,4).

Pada aspek penampilan di atas panggung, skor Prabowo sami mawon, yaitu lebih rendah (7,1) dibanding Anies (7,9) dan Ganjar (7,8).

Ada beberapa hal yang menarik untuk dicatat, yang mungkin mendasari penilaian 210 responden Litbang Kompas tersebut.

Pertama, Anies yang mendapat giliran pertama menyampaikan visi-misi memberi sengatan terlebih dahulu kepada Prabowo, dengan mengontraskan banyaknya jumlah prajurit TNI yang tidak memiliki rumah dengan lahan luas (340.000 hektare) yang dimiliki Prabowo.

Sengatan perdana Anies itu agaknya membuat Prabowo terkejut. Dengan spontan ia menyahut bahwa tuduhan Anies itu salah. Tak urung ia mendapat teguran moderator agar berbicara pada waktu yang disediakan.

Kedua, sengatan Anies kepada Prabowo terus dilontarkan pada sesi-sesi berikutnya, baik pada saat merespons pandangan Prabowo terhadap isu yang disampaikan panelis, maupun pada saat sesi tanya jawab antarcalon.

Beberapa sengatan Anies itu antara lain tentang kenaikan gaji anggota TNI/Polri yang hanya tiga kali selama pemerintahan sekarang, sementara pada era SBY naik sembilan kali.

Lalu tentang etika Prabowo menunjuk Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden berdasar keputusan Mahkamah Konstitusi yang bermasalah, tentang kinerja Kementerian Pertahanan yang diberi nilai 11 dari 100.

Masalah etika juga disoroti Anies dengan menyinggung peran orang-orang dekat Prabowo yang terlibat dalam proyek food estate Kemenhan.

Anies juga mempersoalkan pembelian pesawat bekas, serangan siber yang tidak mampu diatasi, padahal pemerintah mengeluarkan anggaran yang besar untuk pertahanan dan keamanan.

Ketiga, walau tidak sesering Anies, Ganjar juga memberikan serangan yang cukup tajam kepada Prabowo sebagai Menhan. Ganjar menyebut kinerja Kemenhan dibawah pimpinan Prabowo mendapat nilai 5 dari 10.

Dinyatakan juga bahwa perencanaan penguatan pertahanan di era Prabowo disusun secara gegabah, yaitu top down. Akibatnya banyak alutsista yang tidak sesuai dengan kebutuhan setiap matra/angkatan.

Yang paling menyengat adalah ketika Ganjar menyodorkan beberapa indeks kinerja pertahanan secara global di mana Indonesia menunjukkan penurunan selama tahun-tahun terakhir.

Ia menantang Prabowo untuk menanggapi data tersebut, yang kalau perlu memanggil staf pada forum debat itu untuk menyanggahnya.

Reaksi Prabowo

Prabowo terlihat cukup kerepotan menanggapi sengatan Anies dan Ganjar. Terlihat konsentrasi Prabowo terpecah dua, yaitu antara membahas isu-isu substantif yang ditanyakan dan merespons pernyataan-pernyataan yang menyudutkan dari Anies dan Ganjar.

Emosi Prabowo tampak naik turun dalam menjawab kritik atau tuduhan dari kedua capres saingannya. Kegusaran hatinya terpantul pada raut mukanya, yang biasanya rileks.

Prabowo antara lain menyindir Anies tidak pantas bicara soal etik, perlu belajar ekonomi lagi, menunjukkan ambisi yang menggebu untuk menjadi presiden, dan suka bicara tanpa data.

Prabowo cenderung tidak tuntas dalam merespons pernyataan lawan debatnya, karena menurut dia berbagai masalah yang dipertanyakan capres lain tidak sepenuhnya merupakan kewenangan Menhan. Kementerian Keuangan dan DPR juga ikut berperan.

Kebijakan pertahanan termasuk pengadaan alutsista telah disetujui oleh DPR, termasuk oleh partai-partai yang mendukung Anies dan Ganjar. Maka atas dasar apa Anies dan Ganjar menyalahkan kebijakan pertahanan kepada Prabowo.

Selain itu, kebijakan dan realisasi pengadaan alutsista adalah rahasia negara, yang tidak bisa dibuka untuk umum. Untuk itu, Prabowo menyatakan bersedia membeberkan masalah pengadaan alutsista secara rinci dengan Anies pada forum lain.

Mengenai indeks ketahanan global yang disodorkan Ganjar, Prabowo menjawab bahwa Ganjar tidak fair karena waktunya terlalu singkat untuk menanggapi.

Walaupun sudah berusaha untuk menjawab berbagai masalah yang diangkat capres lain, Prabowo dinilai kurang memuaskan oleh publik sebagaimana tercermin dalam jajak pendapat Litbang Kompas.

Bahasa tubuh Prabowo yang menolak tuduhan, penggunaan istilah yang tidak umum, seperti “omon omon”, penyebutan gelar profesor doktor terhadap Anies yang bernada kurang bersahabat, semuanya memperlihatkan emosi Prabowo yang kurang terkendali dengan baik.

Di pihak lain, Anies dan Ganjar berbicara lebih bebas, tanpa beban, dan cenderung menimpakan kekurangan dan permasalahan di bidang pertahanan kepada Prabowo sebagai pembuat kebijakan.

Akibatnya Prabowo menerima sentimen negatif yang tinggi menurut kajian Drone Emprit.

Pelajaran bagi semua

Pelajaran yang dapat ditarik oleh peserta debat pemilu di tingkat apapun, kurang lebih sebagai berikut.

Pertama, setiap peserta debat harus pandai menjaga emosi. Ia harus bisa membedakan mana pertanyaan yang substantif dan mana pernyataan bersifat menyerang secara pribadi. Keduanya jangan dicampur aduk.

Terhadap pertanyaan substantif, peserta debat memang harus mengantisipasinya, agar mampu menjawab secara jelas. Untuk itu penguasaan masalah dan solusinya terhadap setiap topik perlu disiapkan dengan sedetail mungkin.

Kedua, terhadap pertanyaan yang sulit untuk dijawab, peserta debat perlu memberi respons yang jujur. Pernyataan seperti “Saya tidak mempunyai informasi yang cukup untuk menjawab masalah ini, namun saya akan usahakan untuk memberi jawaban secepatnya,“ kiranya lebih dihargai daripada respons yang panjang lebar, namun kosong.

Ketiga, tentang pertanyaan yang sifatnya menyerang pribadi tentu sulit untuk diantisipasi. Untuk itu penjawab harus pandai-pandai mengendalikan emosi agar tidak terpancing untuk mengeluarkan pernyataan yang negatif.

Ini karena orang banyak cenderung lebih mengingat ucapan yang negatif/kasar daripada pernyataan menyerang yang disampaikan secara halus atau tersamar.

Keempat, mengingat audiens debat pilpres/pilkada sangat heterogen, maka jawaban yang mudah diterima orang banyak umumnya lebih disukai daripada jawaban yang benar secara teori, namun sulit untuk dimengerti.

Bagaimanapun, jawaban berbasis data, bukti, atau pengalaman lebih diapresiasi daripada jawaban yang panjang lebar, namun tidak menyentuh persoalan yang dibahas.

Pada hemat penulis, topik debat capres ini terlalu luas untuk menghasilkan kesimpulan yang menyeluruh terhadap kemampuan setiap capres mengatasi masalah yang muncul.

Adalah sulit untuk menilai capres mana yang lebih paham terhadap setiap isu yang dibahas, dengan waktu penyampaian pendapat yang hanya beberapa menit.

Di samping itu, program-program sebaik apapun yang dipaparkan setiap calon tidak selalu mudah untuk dilaksanakan ketika seorang calon memenangi pilpres/pilkada.

Banyak hal bisa mendeviasi implementasi gagasan, seperti keterbatasan dana, koordinasi yang lemah dalam perencanaan lintas sektor, ketiadaan dukungan dari pihak-pihak terkait, perkembangan ekonomi dan geopolitik yang akan terjadi, dsb.

Namun acara debat antarkandidat tidaklah akan sia-sia, sepanjang diatur dengan baik. Acara debat yang akan datang, akan dapat lebih berguna bagi pemilih, jika topik yang dibahas lebih terbatas, waktu diskusi lebih lama, dan moderator menguasai lalu lintas perdebatan.

Selain itu, para calon perlu berbekal wawasan makro untuk membahas masalah-masalah mikro, agar dapat mendudukkan persoalan secara kontekstual dan proporsional.

Dengan berbasis data, informasi dan bukti (evidence), serta berpijak pada kejujuran dan hati yang bersih untuk mencari solusi persoalan bangsa, maka debat capres/cawapres akan berlangsung damai, membuahkan pemahaman baru, dan bermanfaat bagi calon pemilih.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/09/18375411/catatan-debat-capres

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke