Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Data Alutsista Tak Bisa Diumbar, Anies: Tinggal Jelaskan Saja Apa yang Bisa Dibuka, Simpel

Kompas.com - 09/01/2024, 14:42 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

GORONTALO, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut tak semua data berkaitan dengan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) bisa dibuka ke publik.

Menurut Anies, jika demikian, seharusnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 2 itu menyebutkan apa saja yang bisa dibuka dan tidak bisa dibuka.

"Ya tinggal dijelaskan saja, jelaskan apa yang bisa dibuka, jelaskan apa yang tidak bisa dibuka, sederhana. Ini bisa dibuka ini tidak bisa dibuka, begitu. Simpel," kata Anies saat ditemui di Gorontalo, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Ungkit Pernyataan Anies soal Lahan, Prabowo: Itu Tanah Negara, Daripada Dikuasai Asing Lebih Baik Saya Kelola

Anies mengatakan, beberapa data yang ia sebut dalam debat capres Minggu (7/1/2024) juga tak semua bersifat rahasia.

Misalnya, soal perumahan TNI. Menurut Anies, data terkait rumah dinas bisa saja dibuka ke publik karena berkaitan dengan anggaran dan uang rakyat.

"Dan ketika bicara pembelian alutsista bekas, bahkan pembahasannya pun membicarakan harga yang kemahalan, dan ada catatan dari Kemenkeu, kan tidak dibicarakan tentang spesifikasi alatnya," tutur dia.

Anies meminta agar Prabowo Subianto tidak berlindung pada kerahasiaan data jika tak mampu menjawab pertanyaan.

"Harus bisa menjawab dan jangan berlindung dalam kerahasian ketika tidak bisa menjelaskan," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, tidak semua data soal pertahanan negara bisa dibuka di dalam forum terbuka seperti debat pemilihan presiden (pilpres).

Baca juga: Ajakan Prabowo Bahas Data Alutsista di Luar Debat Ditolak 2 Kubu Capres

Jokowi menyebutkan, memang banyak data pertahanan yang harus dirahasiakan karena menyangkut strategi sebuah negara.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista (alat utama sistem persenjataan) itu ada yang bisa terbuka, tapi memang banyak yang harus kita rahasiakan," ujar Jokowi di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

"Karena ini menyangkut strategi besar sebuah negara, enggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong enggak bisa. Enggak bisa," katanya lagi menegaskan.


Adapun calon presiden (capres) nomor urut 2 yang juga menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sempat diminta membuka sejumlah data terkait pertahanan dalam debat pilpres ketiga yang digelar pada Minggu (1/7/2024) malam.

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo sama-sama meminta kepada Prabowo Subianto untuk membongkar sejumlah data pertahanan.

Sebagai contoh, data soal minimum essential force (MEF) dan pengadaan alustsista bekas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com