Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ide Rudal Hipersonik dari Ganjar Dinilai Butuh Restu Rakyat dan Negara Tetangga

Kompas.com - 09/01/2024, 05:45 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ide tentang kepemilikan senjata strategis seperti rudal hipersonik dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dinilai mesti dilandasi alasan kuat supaya tidak memicu kecurigaan dari dalam dan luar negeri.

Menurut pengamat pertahanan dan militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Anton Aliabbas, gagasan akuisisi rudal balistik jika Ganjar terpilih mesti didasari alasan apakah Indonesia memang butuh dan memprediksi akan terjadi ancaman besar terhadap pertahanan dalam jangka waktu tertentu.

"Tentu saja identifikasi ancaman ke depan menjadi penting untuk menggarisbawahi bahwa rudal ini adalah salah satu alat dalam merespon ancaman tersebut," kata Anton saat dihubungi pada Senin (8/1/2024).

Jika Ganjar terpilih dan program rudal hipersonik dijalankan tanpa landasan kuat, mitigasi, dan perencanaan matang maka justru bisa memicu kecurigaan bahkan dari masyarakat dan negara tetangga, atau malah mengganggu stabilitas regional dan global.

Baca juga: Ganjar Ingin Hidupkan Kembali Bekraf jika Jadi Presiden

"Kegagalan membangun justifikasi kuat dalam ide akuisisi rudal hipersonik hanya akan meningkatkan kecurigaan terhadap rencana pemerintah," ucap Anton.

Rudal hipersonik sempat disinggung oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat ketiga Pilpres 2024, yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Menurut Ganjar, Indonesia di masa mendatang perlu melakukan penataan gelar pasukan karena Ibu Kota Nusantara (IKN) jadi pusat baru untuk mengantisipasi konflik global.

Selain itu, kata Ganjar, Indonesia perlu mempunyai senjata taktis seperti misil hipersonik buat mengantisipasi peperangan jika pecah konflik terbuka antara China dan Amerika Serikat.

"Untuk itulah dengan teknologi sakti, rudal hipersonik, senjata otonomi itu bisa dilakukan kalau anggaran Kemenhan, satu atau dua persen dari PDB," kata Ganjar.

Baca juga: Pede Menang 1 Putaran, Ganjar Mengaku Siapkan Kabinet Zaken

 

Saat ini TNI memang memiliki senjata berupa misil berbagai jenis yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Namun, TNI belum mempunyai persenjataan rudal hipersonik.

Di sisi lain, rudal hipersonik adalah salah satu senjata strategis selain misil balistik yang diriset cukup lama dan menelan biaya tinggi dalam pembuatannya.

Rudal hipersonik dirancang mampu menjelajah sampai 5 kali kecepatan suara dan menempuh jarak jauh, bisa mengubah arah buat menghindari sistem misil penangkal, lalu menghantam sasaran yang sudah ditentukan dengan tepat.

Senjata itu bisa diluncurkan dari darat, kapal perang permukaan, dan pesawat pengebom atau jet tempur.

Baca juga: Jelaskan Keinginan Ganjar Bentuk Dubes Siber, TPN: Tujuannya Korporasi

Saat ini hanya segelintir negara yang mempunyai rudal hipersonik. Mereka adalah China (YJ-21 dan DZ-ZF), India (BrahMos-II, Shaurya), Iran (Fattah-1), Rusia (Avangard,
Kh-47M2 Kinzhal, 3M22 Zircon, R-37), dan Amerika Serikat (Boeing X-51 Waverider, Long-Range Hypersonic Weapon, dan OpFires).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com