Salin Artikel

Ide Rudal Hipersonik dari Ganjar Dinilai Butuh Restu Rakyat dan Negara Tetangga

JAKARTA, KOMPAS.com - Ide tentang kepemilikan senjata strategis seperti rudal hipersonik dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dinilai mesti dilandasi alasan kuat supaya tidak memicu kecurigaan dari dalam dan luar negeri.

Menurut pengamat pertahanan dan militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Anton Aliabbas, gagasan akuisisi rudal balistik jika Ganjar terpilih mesti didasari alasan apakah Indonesia memang butuh dan memprediksi akan terjadi ancaman besar terhadap pertahanan dalam jangka waktu tertentu.

"Tentu saja identifikasi ancaman ke depan menjadi penting untuk menggarisbawahi bahwa rudal ini adalah salah satu alat dalam merespon ancaman tersebut," kata Anton saat dihubungi pada Senin (8/1/2024).

Jika Ganjar terpilih dan program rudal hipersonik dijalankan tanpa landasan kuat, mitigasi, dan perencanaan matang maka justru bisa memicu kecurigaan bahkan dari masyarakat dan negara tetangga, atau malah mengganggu stabilitas regional dan global.

"Kegagalan membangun justifikasi kuat dalam ide akuisisi rudal hipersonik hanya akan meningkatkan kecurigaan terhadap rencana pemerintah," ucap Anton.

Rudal hipersonik sempat disinggung oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat ketiga Pilpres 2024, yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Menurut Ganjar, Indonesia di masa mendatang perlu melakukan penataan gelar pasukan karena Ibu Kota Nusantara (IKN) jadi pusat baru untuk mengantisipasi konflik global.

Selain itu, kata Ganjar, Indonesia perlu mempunyai senjata taktis seperti misil hipersonik buat mengantisipasi peperangan jika pecah konflik terbuka antara China dan Amerika Serikat.

"Untuk itulah dengan teknologi sakti, rudal hipersonik, senjata otonomi itu bisa dilakukan kalau anggaran Kemenhan, satu atau dua persen dari PDB," kata Ganjar.

Di sisi lain, rudal hipersonik adalah salah satu senjata strategis selain misil balistik yang diriset cukup lama dan menelan biaya tinggi dalam pembuatannya.

Rudal hipersonik dirancang mampu menjelajah sampai 5 kali kecepatan suara dan menempuh jarak jauh, bisa mengubah arah buat menghindari sistem misil penangkal, lalu menghantam sasaran yang sudah ditentukan dengan tepat.

Senjata itu bisa diluncurkan dari darat, kapal perang permukaan, dan pesawat pengebom atau jet tempur.

Saat ini hanya segelintir negara yang mempunyai rudal hipersonik. Mereka adalah China (YJ-21 dan DZ-ZF), India (BrahMos-II, Shaurya), Iran (Fattah-1), Rusia (Avangard,
Kh-47M2 Kinzhal, 3M22 Zircon, R-37), dan Amerika Serikat (Boeing X-51 Waverider, Long-Range Hypersonic Weapon, dan OpFires).

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/09/05450001/ide-rudal-hipersonik-dari-ganjar-dinilai-butuh-restu-rakyat-dan-negara

Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke