Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelaskan Keinginan Ganjar Bentuk Dubes Siber, TPN: Tujuannya Korporasi

Kompas.com - 08/01/2024, 21:04 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengungkapkan jika memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Ganjar Pranowo ingin membentuk duta besar siber untuk mengurus korporasi.

Menurutnya, kedutaan siber harus dibentuk karena saat ini dunia digital memegang peranan besar dalam hidup masyarakat.

“Dubes siber itu nanti tujuannya bukan negara, bukan mewakili Indonesia di negara tertentu, tetapi mewakili Indonesia misalnya di korporasi-korporasi global terkait dengan teknologi,” ujar Andi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Bandingkan Pasar Modal Era SBY dan Jokowi, Tim Ganjar-Mahfud: Jauh Sekali...

Ia menyatakan, nantinya kantor dubes siber tetap berdiri di Jakarta.

Kedutaan itu tidak bekerja dengan ditempatkan di negara-negara tetangga.


“Pada saat bertugas baru kemudian berkeliling ke Sillicon Valley, berkeliling ke Tencent misalnya, untuk berinteraksi dengan negara-negara tersebut,” papar dia.

Terakhir, ia menuturkan Ganjar ingin membentuk duta besar siber karena meyakini kekuatan teknologi tidak dikendalikan oleh negara, tapi korporasi.

Baca juga: Prabowo yang Seharusnya Menguasai Isu Pertahanan Dinilai Kesulitan Lawan Argumen Ganjar dan Anies

“Bahwa untuk teknologi hegemoni bukan di tangan negara, untuk teknologi hegemoni ada di korporasi-korporasi global, sehingga kita membutuhkan duta besar siber,” imbuh dia.

Sebelumnya, gagasan membentuk duta besar siber disampaikan Ganjar saat debat kedua capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Ia mengatakan duta besar siber harus ada karena perkembangan dunia digital yang cepat dan pesat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com