Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Ekspor Pasir Laut Era Jokowi, Anies: Saya Membatin, Memang Toko Material?

Kompas.com - 05/01/2024, 11:37 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung kebijakan ekspor pasir laut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menyebut seperti toko material.

Karena pasir yang dibawa dari tanah air itu dijual untuk pembangunan negara tetangga.

Hal itu disampaikan Anies dalam potongan video Desak Anies yang diunggah di kanal YouTube pribadinya @Anies Baswedan, Jumat (5/1/2024).

"Ekspor pasir laut, jadi pasir laut di kita diambil oleh negara lain, dipakai untuk kegiata reklamasi, khusus ya. Kadang-kadang saya membatin, memangnya kita toko material ya? Sehingga pasirnya itu dipakai untuk tetangga sebelah," ujarnya.

Baca juga: Anies Sebut Jokowi Akui Tol Laut Gagal Tekan Biaya Pengiriman Logistik

Anies kemudian menegaskan, jika terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, kebijakan ekspor pasir akan dihentikan.

Menurut dia, ekspor pasir laut akan merugikan nelayan, masyarakat pesisir dan lingkungan sekitar yang jadi tempat penghidupan mereka.

"Yang meraskaan manfaatnya ya pengusaha-pengusaha ekspor pasir. Ini kita ingin agar kebijakan kita itu memperhitungkan juga tentang kedaulatan wilayah," ujarnya.

Menurut Anies, kebijakan ekspor pasir tak sejalan dengan kedaulatan wilayah yang selama ini digaungkan oleh pemerintah.

Baca juga: Fenomena Anies Bubble, Pakar Ungkap soal Kekuatan Netizen dalam Politik

Karena ekspor pasir laut berarti memberikan tanah Indonesia untuk memperluas wilayah tanah negara lain yang membeli pasir.

"Itu artinya kita memberikan tanah kita supaya negara lain lahannya lebih luas. Tanah mereka menjadi lebih luas, pakai tanah siapa? pakai tanah kita. Kalau memang Anda mau meluaskan tanah, pakai saja tanah Anda sendiri, kenapa harus pakai tanah kita," imbuh dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, risiko lingkungan dan kesejahteraan nelayan juga menjadi isu utama terkait ekspor pasir tersebut.

"Jadi risiko ini risiko lingkungan, kesejahteraan nelayan itulah yang kita bilang tidak perlu diteruskan nanti akan kita hentikan kegiatan itu, dan kita pastikan bahwa nelayan memiliki ekosistem lingkungan yang sehat dan kita bisa pastikan lingkungan hidup tidak terganggu," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bamsoet Goda Maruarar Sirait, Qodari, dan Anas Urbaningrum Masuk Golkar

Bamsoet Goda Maruarar Sirait, Qodari, dan Anas Urbaningrum Masuk Golkar

Nasional
Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Nasional
Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Nasional
APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com