Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Ganjar-Mahfud: "KTP Sakti" Ada karena Sekarang Terlalu Banyak Kartu

Kompas.com - 05/01/2024, 11:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

PALEMBANG, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menggaungkan program "KTP Sakti" milik pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di hadapan relawan posko Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR) Palembang, Jumat (5/1/2024).

Menurut dia, program KTP Sakti dihadirkan karena belum meratanya program bantuan sosial (bansos) dan sejumlah program pro rakyat era pemerintahan saat ini.

"KTP Sakti itu (ada) karena kalau sekarang terlalu banyak kartu. Kita hanya butuh satu, yaitu satu KTP saja," kata Arsjad di hadapan para relawan.

Baca juga: Ganjar Ajak Nelayan Urus Izin Kapal secara Daring Lewat KTP Sakti

Arsjad menyatakan, KTP Sakti salah satu program unggulan Ganjar-Mahfud.

Ia lantas bercerita bagaimana pengalamannya bertemu petani. Para petani berkeluh kesah kepada Arsjad tentang sulitnya mendapatkan pupuk murah.

Bahkan, kata Arsjad, mereka tidak boleh mendapatkan subsidi pupuk meski sudah memiliki kartu penerima bantuan sosial.

"Kenapa? Karena yang pertama, belum tepat sasaran. Masih banyak yang belum mendapatkan, dan lebih lagi bingung, kartu terlalu banyak," ucap Arsjad.


Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) non aktif ini yakin KTP Sakti mampu menangani permasalahan masyarakat miskin dalam usaha pekerjaannya.

Mengenai bansos, dia memastikan Ganjar-Mahfud memperbesar dan memperbanyak melalui KTP Sakti.

"Jadi ada kata kata, bansos, nantinya tidak akan lagi ada. Ya ampun, ya Allah, padahal kita pengen ngebesarin, lebih besar lagi. Nah itu adalah yang ingin dilakukan," kata dia.

Baca juga: Ganjar Klaim KTP Sakti Solusi Pemerataan Penyaluran Bantuan Pendidikan

Adapun program KTP Sakti pertama kali diutarakan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Kala itu, Hasto tengah berkunjung ke Banten untuk sosialisasi program-program Ganjar-Mahfud.

"Apa itu sakti? Sakti itu singkatan dari satu kartu terpadu indonesia. Jadi bagi rakyat miskin tidak perlu banyak kartu, cukup menunjukan KTP Sakti," ujar Hasto, Minggu (10/12/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com