Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Butuh Ratusan Triliun Rupiah buat Realisasi Program, Ini Sumber Pendanaan Prabowo-Gibran

Kompas.com - 20/12/2023, 18:04 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajat Wibowo, mengatakan, butuh dana ribuan triliun rupiah untuk merealisasikan program Prabowo-Gibran.

Program tersebut, mulai dari ekonomi hijau, makan siang gratis, hingga swasembada pangan dan energi.

“Jadi bukan hanya Rp 1.000 triliun lebih untuk ekonomi hijau, minimal Rp 400 triliun untuk makan siang gratis,” kata Drajat dalam diskusi berjudul Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik yang ditayangkan YouTube Greenpeace Indonesia, dikutip Rabu (20/12/2023).

“Kemudian kita juga ada beberapa ratus triliun untuk target kita swasembada energi dan swasembada pangan. Jadi memang ada kebutuhan dana yang sangat besar,” tuturnya.

Drajat mengatakan, pihaknya kini tengah memetakan rencana pendanaan program Prabowo-Gibran. Menurutnya, ada sejumlah sumber pendanaan yang telah disiapkan Prabowo-Gibran jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI selanjutnya.

Baca juga: Deklarasikan Dukungan ke Prabowo-Gibran, Aliansi Tionghoa Indonesia: Prabowo Simbol Persatuan

Pertama, melalui perubahan regulasi. Drajat menyebut, ada satu peraturan yang jika pasalnya diubah, pemerintah bisa menghasilkan dana hingga ratusan triliun rupiah.

Namun, ia tak membeberkan regulasi tersebut. Drajat menunggu Gibran mengungkapnya dalam debat cawapres yang bakal digelar Komisi Pemilihan Umum pada Jumat (22/12/2023).

“Ada satu peraturan yang kita tinggal ubah satu pasal. Kalau kita ubah pasal itu, Rp 104 triliun bisa kita rilis dari situ. Belum bisa saya share, karena siapa tahu itu nanti disampaikan Mas Gibran di debat,” ujar Drajat.

Kedua, melalui sejumlah kasus yang bergulir di pengadilan. Drajat mengatakan, jika suatu kasus hukum sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, dana yang masuk ke kas negara bisa mencapai puluhan triliun rupiah.

“Ada beberapa kasus yang sudah inkrah itu dananya belum masuk itu cukup banyak,” kata Drajat.

“Waktu saya bertugas di satu lembaga itu jumlahnya Rp 90 triliun lebih. Sekarang saya belum tahu, mungkin akan bertambah. Itu bisa kita gali,” lanjutnya.

Sumber pendanaan lainnya, melalui perombakan sistem perpajakan. Meski tak mengungkap detailnya, Drajat bilang, ada sejumlah hal yang mesti diubah dalam skema perpajakan negara.

Bersamaan dengan itu, digitalisasi dari berbagai sektor ekstraktrif juga diyakini bakal menjadi sumber penerimaan negara.

“Masih ada beberapa lagi sumber-sumber penerimaan. Target saya memang kita bisa minimal itu mengidentifikasi jumlah yang cukup, untuk kemudian kalau Prabowo-Gibran diberi mandat oleh rakyat, diberi amanat nasional (terpilih jadi presiden-wakil presiden), nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya,” kata Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Adapun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan satu dari tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pemilu 2024.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com