Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungi Marunda Jakut, Mahfud Sebut Kampung Nelayan Kurang Dapat Perhatian

Kompas.com - 20/12/2023, 15:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan bahwa kehidupan nelayan selama ini kurang mendapat perhatian.

Itu dikatakan Mahfud saat berkunjung ke kampung nelayan di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (20/12/2023).

"Siang ini makan siang bersama rakyat nelayan di Cilincing, sebuah tempat yang mungkin kurang mendapatkan perhatian. Mendapat perhatian sih sudah, tapi mungkin kurang mendapat perhatian," kata Mahfud, Rabu siang.

Menurut Mahfud, tempat tersebut kurang mendapat perhatian karena airnya kotor dan tidak ada dermaga permanen sebagai tempat kapal bersandar.

Baca juga: Ke Marunda, Mahfud Sempat Bakar Ikan hingga Makan Seafood

Padahal, air bersih dan dermaga merupakan sumber kehidupan para nelayan di kampung tersebut.

Mahfud mengeklaim, permasalahan itu sesuai dengam visi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang demokratis dan lestari.

"Artinya apa, masalah maritim ini jadi perhatian utama karena maritim itu mempunyai banyak kekayaan dan banyak tempat membangun, bukan hanya maritim sebagai fakta geologis tapi maritim secara perekonomian," ujar dia.

Mahfud berpandangan, Indonesia mempunyai kekayaan yang luar biasa tapi tidak diimbangi dengan keseriusan dan teknologi sehingga justru dinikmati oleh negara lain.

Baca juga: Mahfud Sebut Mafia Jadikan RI Tempat Transit Pengungsi Rohingya Sebelum Dikirim ke Negara Lain

"Saya tahu misalnya di Natuna Utara di Laut Cina Selatan, itu banyak sekali kapal-kapal asing yang masuk ke situ dan kemampuan kita untuk mengamankan belum cukup kuat," kata Mahfud.

"Karena begitu kapal masuk, begitu dikejar, kapal mereka lebih besar, kita mengejarnya lama, kapal kita masih terbatas," imbuh dia.

Dalam kesempatan ini, Mahfud juga menerima usulan dari para nelayan yang tergabung dalam kelompok Rumah Demokrasi Nelayan (Raden).

Ada sembilan usul yang disampaikan, yakni usul jangka pendek berupa bahan bakar minyak terjangkau, jaminan sosial nelayan, serta start up maritim dan nelayan muda.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Akan Perbesar Alokasi Kredit Perbankan hingga 35 Persen untuk UMKM dan Koperasi

Pembangunan pelelangan ikan dan bank terapung, kapal kolektif untuk nelayan, dan rumah pendingin komunitas, sebagai usul jangka menengah.

Lalu, usul jangka panjang yakni pembangunan rumah susun sederhana maritim, pengolahan ikan berstandar internasional, dan pesantren maritim berdaya saing.

"Sebagai usulan nanti pasti kita perhatikan karena itu kan yang dibutuhkan orang-orang laut ya di seluruh Indonesia," kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com