Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar-Mahfud Akan Perbesar Alokasi Kredit Perbankan hingga 35 Persen untuk UMKM dan Koperasi

Kompas.com - 20/12/2023, 15:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan memperbesar alokasi kredit perbankan hingga 35 persen untuk diberikan kepada UMKM dan koperasi.

Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sumantri Suwarno meyakini, program yang telah tercantum dalam visi misi Ganjar-Mahfud ini akan berdampak positif bagi para pelaku UMKM dan koperasi.

"Dalam visi misinya pasangan Ganjar Mahfud secara jelas akan memperbesar alokasi kredit perbankan hingga 35 persen untuk diberikan kepada UMKM dan koperasi," Sumantri dalam keterangannya, Rabu (20/12/2023).

"Ini akan memperbaiki kualitas bisnis UMKM dan koperasi dari sisi akses pendanaan dan pemasaran," sambungnya.

Baca juga: Berapa Dana Kampanye Anies, Prabowo, dan Ganjar?

Sumantri menjelaskan, kontribusi UMKM sebagai jaring pengaman nasional di setiap krisis ekonomi yang menimpa Indonesia begitu besar.

Salah satu yang disorotinya adalah kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja pada 2021 mencapai 97 persen.

"Maka, pemerintah harus memberikan afirmasi kepada koperasi dan UMKM," imbuh dia.

Ia menambahkan, di sisi penyerapan produk barang dan jasa, belanja APBN juga akan memberikan ruang belanja bagi produk koperasi dan UMKM hingga 50 persen.

Baca juga: Ganjar Mengaku Dititipi Jokowi untuk Tancap Gas Proses Kedaulatan Pangan jika Jadi Presiden

Menurut dia, pemerintah harus berpihak dan memberikan afirmasi kepada UMKM demi menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia meyakini, afirmasi pemerintah terhadap UMKM dan koperasi akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pertumbuhan ekonomi dengan mesin pertumbuhan yang melibatkan semua kelompok masyarakat selain lebih tahan krisis juga menjadi langkah nyata menuju bangsa yang berdikari secara ekonomi," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com