Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita tentang Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Pernah Dipuji Jokowi Kini Tersandung Korupsi...

Kompas.com - 19/12/2023, 09:56 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini mereka mengungkap dugaan rasuah melibatkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Tim penyidik KPK menangkap Abdul di sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan pada Senin (18/12/2023). Bersamaan dengan itu, para penyidik lembaga antirasuah itu juga menggelar operasi tangkap di Maluku Utara dan mengamankan 14 orang terdiri dari sejumlah pejabat di Provinsi Maluku Utara serta pihak swasta.

Penangkapan itu terkait dengan dugaan suap jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa.

"Hingga saat ini (tangkap tangan) masih berproses, sehingga jumlah yang ditangkap tentu bisa saja nanti bertambah," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, Selasa (19/12/2023).

Baca juga: Ditangkap KPK, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Punya Kekayaan Rp 6,4 Miliar

Seluruh orang yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan.

Selain melakukan tangkap tangan, tim penyidik KPK juga menggeledah rumah dinas Abdul di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate pada Senin kemarin.

Seperti dilansir Antara, penyidik dan penyelidik KPK juga menggeledah sejumlah lokasi lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yakni, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Baca juga: KPK OTT di Maluku Utara, Gubernur Abdul Gani Kasuba Ditangkap dan Rumahnya Digeledah


Kemudian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), termasuk ruang kerja Abdul Gani Kasuba di Sofifi, Maluku Utara.

Dugaan korupsi yang membelit Abdul seakan menjadi ironi karena dia sempat dipuji-puji oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir November tahun lalu.

Jokowi pernah menyampaikan penduduk Maluku Utara paling bahagia dibandingkan daerah lain di Indonesia. Saat itu dia mengutip sebuah hasil survei soal tingkat kebahagiaan masyarakat di seluruh provinsi di Tanah Air.

"Survei yang saya terima, di seluruh provinsi disurvei, masyarakat mana yang paling bahagia, juga di Maluku Utara," kata Jokowi dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022 di The Ritz-Carlton, Jakarta, pada Rabu (30/11/2022) lalu.

Baca juga: KPK Tangkap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba di Sebuah Hotel di Jakarta Selatan

"Paling bahagia itu di Maluku Utara, karena ya angkanya jelas 27 persen growth, inflasi 3,3. Karena mungkin gubernurnya ustaz, Pak Gubernurnya, tenang enggak pernah bicara, tapi tahu-tahu (pertumbuhan ekonomi) 27 persen," sambung Jokowi.

Menurut Jokowi, salah satu faktor yang dianggap membuat peningkatan kebahagiaan penduduk Maluku Utara adalah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 27 persen. Di sisi lain, tingkat inflasi di wilayah itu cukup rendah yaitu 3,3 persen.

"Maluku Utara, hati-hati Maluku Utara. Hati-hati saya peringatkan. Karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27 persen. Tertinggi di dunia itu. Enggak ada di dunia manapun pertumbuhan ekonomi sampai 27 persen," ujar Jokowi.

"Dan yang bagus lagi, saya cek waktu di pasar di Ternate, saya cek ke pasar kemudian saya cek ke BI, inflasinya hanya 3,3 persen. Kenapa saya peringatkan? Supaya yang benar ini terus dipertahankan ditingkatkan lebih baik lagi," ujar dia.

Baca juga: KPK Benarkan Geledah Rumah Gubernur Maluku Utara yang Terjaring OTT

Menurut Jokowi, melesatnya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara disebabkan oleh pembangunan infrastruktur dan hilirisasi industri dengan pembangunan smelter.

Jokowi saat itu juga meminta supaya pemerintah setempat tidak terlena dengan prestasi itu. Bahkan dia juga memperingatkan supaya Abdul berhati-hati dalam bersikap dan membuat kebijakan.

"Mempertahankan itu lebih sulit, meningkatkan itu jauh lebih sulit. Tapi, kalau nanti ada derivatif turunan-turunan lain yang bisa masuk ke industri di Maluku Utara ini, akan lebih meningkat lagi nilai tambahnya. Jadi sekali lagi hati-hati. Saya peringatkan hati-hati," kata dia.

(Penulis: Syakirun Ni'am, Irfan Kamil, Dian Erika Nugraheny, Ardito Ramadhan | Editor: Icha Rastika, Novianti Setuningsih)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com