Bawaslu Akan Sampaikan Hasil Pendalaman Transaksi Mencurigakan Terkait Pemilu Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty mengatakan, pihaknya saat ini sedang mendalami informasi dari Pusat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai adanya transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu).

Menurutnya, hasil pendalaman akan disampaikan kepada publik pekan depan.

"Itu surat dari PPATK sudah disampaikan ke Bawaslu. Nah saat ini Bawaslu sedang mendalami informasi itu. Karena itu, kami akan menyampaikannya di pekan depan kepada teman-teman hasil pendalamannya Bawaslu," ujar Lolly usai menghadiri acara haul Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023).

Baca juga: Dugaan Transaksi Mencurigakan Kejahatan Lingkungan di Pusaran Kampanye Pemilu 2024

"Kami akan melakukan konferensi pers di pekan depan. Kalo enggak hari Rabu, hari kamis, karena menyangkut dari PPATK ini. Betul PPATK sudah berkirim surat ke Bawaslu. Kami sedang dalami informasi yang disampaikan," jelasnya.

Menurut Lolly, persoalan transaksi mencurigakan itu merupakan hal sensitif. Sehingga pihaknya harus berhati-hati melakukan proses pendalaman.

Sebelumnya, PPATK menyatakan sudah melaporkan data peningkatan transaksi mencurigakan terkait Pemilu 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu RI.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan, peningkatan transaksi mencurigakan itu mencapai lebih dari 100 persen dengan jumlah mencapai triliunan rupiah.

Baca juga: PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Terkait Pemilu 2024, Ganjar: Warning bagi Semuanya

"Semua sudah kita lihat. Semua sudah diinformasikan ke KPU dan Bawaslu. Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan," Ivan di sela-sela acara Diseminasi PPATK, Jakarta, Kamis (14/12/2023), seperti dikutip Tribunnews.com.

"Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Kenaikan lebih dari 100 persen," sambung Ivan.

Menurut Ivan, PPATK menerima laporan transaksi mencurigakan terkait Pemilu karena terdapat kejanggalan terkait aktivitas rekening khusus dana kampanye (RKDK).