Jokowi Pimpin KTT ASEAN-Jepang Hari Ini, Kegiatan Terakhir RI sebagai Keketuaan ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Jepang pada Minggu (17/12/2023) hari ini.

Adapun perayaan 50 tahun ASEAN-Jepang ini merupakan kegiatan terakhir saat Indonesia mendapat giliran menjadi Keketuaan ASEAN.

"Jadi besok (hari ini) pada tanggal 17 Desember, Bapak Presiden akan memimpin bersama KTT ASEAN-Jepang mengingat Indonesia masih memegang Keketuaan ASEAN. KTT ASEAN-Jepang ini juga merupakan kegiatan besar terakhir keketuaan Indonesia di ASEAN," ujar Retno dalam keterangannya, Minggu.

Baca juga: Sindiran Jokowi untuk Daerah yang Cat Bangunannya Pakai Warna Parpol Kepala Daerah...

Retno menjelaskan, pada Sabtu (16/12/2023), Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida.

Pertemuan itu berkaitan dengan Perayaan 50 tahun ASEAN-Jepang yang akan digelar hari ini.

"Baru saja Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, di Istana Akasaka, Tokyo, pada hari ini tanggal 16 Desember 2023," tuturnya.

"Kunjungan Presiden RI ke Jepang ini adalah dalam rangka KTT Perayaan 50 tahun ASEAN-Jepang," sambung Retno.

Baca juga: Bertemu PM Jepang, Jokowi Bahas Kelanjutan Pembangunan MRT Jakarta

Sementara itu, kata Retno, pada Senin (18/12/2023), Jokowi akan hadir dalam KTT AZEC (Asia Zero Emission Community).

Lalu, dilanjutkan dengan makan siang bersama dengan kalangan bisnis Jepang, serta melakukan courtesy call ke Kaisar Jepang bersama para pemimpin ASEAN lainnya.

Dia menyebut kedua pemimpin negara tersebut menyambut baik selesainya perundingan substantif Protokol Perubahan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Baca juga: Tiba di Tokyo, Jokowi Akan Lakukan Pertemuan Bilateral dengan PM Fumio Kishida

"Proses perundingan protokol perubahan ini memakan waktu yang cukup lama, sejak 2019. Saat ini tengah dilakukan proses legal scrubbing untuk penyamaan konteks bahasa hukum. Setelah proses ini selesai, akan dilakukan proses penerjemahan dan ratifikasi di parlemen sesuai prosedur masing-masing negara," imbuhnya.