Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pimpin KTT ASEAN-Jepang Hari Ini, Kegiatan Terakhir RI sebagai Keketuaan ASEAN

Kompas.com - 17/12/2023, 06:14 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Jepang pada Minggu (17/12/2023) hari ini.

Adapun perayaan 50 tahun ASEAN-Jepang ini merupakan kegiatan terakhir saat Indonesia mendapat giliran menjadi Keketuaan ASEAN.

"Jadi besok (hari ini) pada tanggal 17 Desember, Bapak Presiden akan memimpin bersama KTT ASEAN-Jepang mengingat Indonesia masih memegang Keketuaan ASEAN. KTT ASEAN-Jepang ini juga merupakan kegiatan besar terakhir keketuaan Indonesia di ASEAN," ujar Retno dalam keterangannya, Minggu.

Baca juga: Sindiran Jokowi untuk Daerah yang Cat Bangunannya Pakai Warna Parpol Kepala Daerah...

Retno menjelaskan, pada Sabtu (16/12/2023), Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida.

Pertemuan itu berkaitan dengan Perayaan 50 tahun ASEAN-Jepang yang akan digelar hari ini.

"Baru saja Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, di Istana Akasaka, Tokyo, pada hari ini tanggal 16 Desember 2023," tuturnya.

"Kunjungan Presiden RI ke Jepang ini adalah dalam rangka KTT Perayaan 50 tahun ASEAN-Jepang," sambung Retno.

Baca juga: Bertemu PM Jepang, Jokowi Bahas Kelanjutan Pembangunan MRT Jakarta

Sementara itu, kata Retno, pada Senin (18/12/2023), Jokowi akan hadir dalam KTT AZEC (Asia Zero Emission Community).

Lalu, dilanjutkan dengan makan siang bersama dengan kalangan bisnis Jepang, serta melakukan courtesy call ke Kaisar Jepang bersama para pemimpin ASEAN lainnya.

Dia menyebut kedua pemimpin negara tersebut menyambut baik selesainya perundingan substantif Protokol Perubahan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Baca juga: Tiba di Tokyo, Jokowi Akan Lakukan Pertemuan Bilateral dengan PM Fumio Kishida

"Proses perundingan protokol perubahan ini memakan waktu yang cukup lama, sejak 2019. Saat ini tengah dilakukan proses legal scrubbing untuk penyamaan konteks bahasa hukum. Setelah proses ini selesai, akan dilakukan proses penerjemahan dan ratifikasi di parlemen sesuai prosedur masing-masing negara," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com