Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timnas Amin Sebut Istana dan MK Perlu Dipasangi Kentungan: Demokrasi Sedang Ada Masalah

Kompas.com - 15/12/2023, 11:49 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Pelatih Tim Nasional Pemenangan (Timnas) Anies-Muhaimin, Jazilul Fawaid menyebut Istana Negara dan Gedung Mahkaman Konstitusi (MK) perlu diberikan kentungan.

Hal itu disampaikan Jazilul saat meluncurkan "Gerakan Rakyat 1 Juta Kentongan untuk Perubahan" di Rumah Koalisi Perubahan Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2023).

"Saya pikir Istana hari ini harus dipasangi kentongan yang agak besar sebagai pengingat karena demokrasi sedang ada masalah," ujar Jazilul.

"Kalau perlu di Kantor MK dipasang itu kentongan," sambung dia.

Baca juga: Anies Sebut Indeks Demokrasi RI Turun, Jokowi Curhat Sering Dihina dan Dicaci

Jazilul menjelaskan kentungan perlu dipasang di Istana sebagai komitmen menjaga netralitas pemerintahan di masa Pemilu 2024.

"Seperti disampaikan komitmen di Istana akan menjaga netralitas tidak akan intervensi, tapi kan tetep harus ada kentungan supaya ingat, pengingat aja, alarm lah bahasa sekarang," ujar dia.

Sedangkan untuk Gedung MK, Jazilul menyebut perlu diberikan kentungan untuk mengingatkan independensi dalam penanganan perkara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.

"Karena apapun nanti di MK itu bagian akhir untuk menguji jika ada sengketa Pemilu," ucapnya.

Baca juga: Debat Perdana Capres, Prabowo Seolah Jadi Sasaran Tembak Anies dan Ganjar

Jazilul menyebut, gerakan rakyat 1 juta kentungan perubahan ini sebagai gerakan budaya untuk kampanye perubahan.

"Kentungan ini dilakukan sebagai gerakan rakyat atau gerakan budaya untuk mengingatkan, kalau kaitannya dengan Amin (Anies-Muhaimin), mengingatkan ayo bangun, mari melakukan perubahan dan pilih Anies Baswedan," ujarnya.

Simbol kentungan juga sebagai pengingat publik untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com