Salin Artikel

Timnas Amin Sebut Istana dan MK Perlu Dipasangi Kentungan: Demokrasi Sedang Ada Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Pelatih Tim Nasional Pemenangan (Timnas) Anies-Muhaimin, Jazilul Fawaid menyebut Istana Negara dan Gedung Mahkaman Konstitusi (MK) perlu diberikan kentungan.

Hal itu disampaikan Jazilul saat meluncurkan "Gerakan Rakyat 1 Juta Kentongan untuk Perubahan" di Rumah Koalisi Perubahan Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2023).

"Saya pikir Istana hari ini harus dipasangi kentongan yang agak besar sebagai pengingat karena demokrasi sedang ada masalah," ujar Jazilul.

"Kalau perlu di Kantor MK dipasang itu kentongan," sambung dia.

Jazilul menjelaskan kentungan perlu dipasang di Istana sebagai komitmen menjaga netralitas pemerintahan di masa Pemilu 2024.

"Seperti disampaikan komitmen di Istana akan menjaga netralitas tidak akan intervensi, tapi kan tetep harus ada kentungan supaya ingat, pengingat aja, alarm lah bahasa sekarang," ujar dia.

Sedangkan untuk Gedung MK, Jazilul menyebut perlu diberikan kentungan untuk mengingatkan independensi dalam penanganan perkara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.

"Karena apapun nanti di MK itu bagian akhir untuk menguji jika ada sengketa Pemilu," ucapnya.

Jazilul menyebut, gerakan rakyat 1 juta kentungan perubahan ini sebagai gerakan budaya untuk kampanye perubahan.

"Kentungan ini dilakukan sebagai gerakan rakyat atau gerakan budaya untuk mengingatkan, kalau kaitannya dengan Amin (Anies-Muhaimin), mengingatkan ayo bangun, mari melakukan perubahan dan pilih Anies Baswedan," ujarnya.

Simbol kentungan juga sebagai pengingat publik untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/15/11493981/timnas-amin-sebut-istana-dan-mk-perlu-dipasangi-kentungan-demokrasi-sedang

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke