Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Duga Jokowi Intip Program Ganjar-Mahfud soal Beli Pupuk Subsidi dengan KTP

Kompas.com - 14/12/2023, 19:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menduga, Presiden Joko Widodo mengintip program pasangan Ganjar-Mahfud ketika membolehkan pupuk subsidi dibeli dengan menunjukkan kartu tanda penduduk.

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Patria Ginting menyebut, kebijakan Jokowi itu serupa dengan program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang dirancang oleh Ganjar-Mahfud.

"Pada saat kemarin Pak Presiden Jokowi kunker dan bicara bagaimana di beberapa tempat tinggal pakai KTP enggak perlu kartu tani, kami tuh ya kayak, 'Ih jangan-jangan Pak Presiden nih melihat dokumen visi-misinya kami lagi' atau bagaimana ya gitu karena ya mirip banget gitu lho," kata Patria di Media Center TPN, Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Baca juga: Sindir Gibran, Ganjar-Mahfud Janjikan 17 Juta Lapangan Kerja Baru

Patria menyampaikan, program KTP Sakti yang disiapkan oleh Ganjar-Mahfud bakal menggabungkan fungsi beragam kartu yang dimiliki masyarakat ke dalam satu kartu, yakni KTP elektronik.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi mengantongi beragam kartu seperti kartu Indonesia pintar, kartu untuk mendapat bantuan program keluarha harapan, hingga kartu tani yang menjadi syarat membeli pupuk subsidi.

"Ini baru terobosan luar biasa, digitalisasi semua kuat di sana karena memang anak-anak muda ingin yang simple-simple saja. Jangan kita bawa banyak kartu, katanya mau negara maju, negara digital, kok masih banyak kartu-kartu," ujar Patria.

Patria pun menilai wajar apabila ada kesamaan antara kebijakan Jokowi dan program yang disiapkan oleh Ganjar, yakni memberi pelayanan yang lebih cepat dan sederhana.

"Justru kami senang kalau Pak Presiden Jokowi ikut itu. Karena itu makin menunjukkan bahwa oh ya kita sama-sama bareng-bareng dan emang tujuan percepatan sat set, tas tes ada di Pak Ganjar dan Pak Mahfud," ujar dia.

Baca juga: Warga Curhat Jadi Buruh pun Ada Pungli, Ganjar: Mesti Disikat

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mempermudah pembelian pupuk subsidi oleh petani yang tidak harus menunjukkan kartu tani.

Jokowi mengatakan, petani bisa menggunakan KTP saat membeli pupuk subsidi. Namun, dia mengatakan tidak sembarang KTP yang bisa digunakan untuk membeli pupuk.

"Ini urusan kemarin kalau mau beli Pupuk harus menunjukkan kartu tani. Saya sudah menyetujui urusan pembelian pupuk (subsidi) asal di KTP ada tulisan petani silakan itu dipakai," kata dia saat memberikan sambutan di hadapan penyuluh pertanian dan Babinsa se-Jawa Tengah, di Kabupaten Pekalongan, Rabu (13/12/2023).


Dia mengingatkan, jika di KTP tidak tertulis pekerjaan sebagai petani maka tak bisa membeli pupuk subsidi.

"Jadi bisa pakai kartu tani bisa pakai KTP. Tapi jangan sampai KTP tertulis pengusaha beli pupuk, hati-hati. Atau di sini tulisannya ASN, cari pupuk juga enggak bisa. Artinya memakai KTP yatulisannya pekerjaannya petani. Setuju?" tutur Jokowi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com