Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Istana: Kepuasan terhadap Jokowi Masih Tetap Tinggi

Kompas.com - 13/12/2023, 11:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menanggapi hasil survei Litbang Kompas soal adanya sedikit penurunan terhadap kepuasan kinerja Presiden Joko Wododo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurut Ari, meski sedikit menurun, angka tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih tetap tinggi.

"Terkait hasil survei Kompas yang memperlihatkan penurunan tingkat kepuasan pada kinerja Presiden dari 74.3 persen menjadi 73.5 persen. Hanya 0.8 persen dalam margin of error +/- 2,65 persen. Angka seperti itu bisa dianggap tidak ada perubahan. Itu artinya, tingkat kepuasan pada Kinerja Presiden masih tetap tinggi," ujar Ari kepada Kompas.com, Rabu (13/12/2023).

Baca juga: Tiga Kali Nama Jokowi Disebut oleh Prabowo dalam Debat Perdana Capres Cawapres

Ari pun meminta publik membandingkan dengan hasil lembaga survei kredibel lainnya yang melakukan survei dalam waktu yang hampir bersamaan dengan Litbang Kompas.

Misalnya, survei Indikator Politik Indonesia di mana kepuasan terhadap kinerja Presiden sebesar 76,2 persen. Lalu ada pula Lembaga Survei Indonesia yang mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf sebesar 76 persen.

"Meskipun tingkat kepuasan atas kinerja Presiden masih tetap tinggi, pemerintah berterima kasih atas kritik, masukan dan penilaian masyarakat, termasuk yang terekam oleh lembaga-lembaga survei," kata Ari.

Dia menyebutkan, dukungan masyarakat selalu menjadi energi, menjadi vitamin bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja melayani masyarakat.

"Kinerja yang masih kurang diperbaiki, yang lambat dipercepat, yang lemah diperkuat dan kinerja yang sudah baik dibuat lebih baik lagi," tambahnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra Kepemimpinan Jokowi Menurun ke Angka 81,3 Persen

Diberitakan, survei Litbang Kompas memperlihatkan kepuasan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih tinggi.

Berdasarkan survei Kompas pada Desember 2023, 73,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan.

"Memasuki tahun keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan terbilang tinggi," tulis Peneliti Litbang Kompas, Andreas Yoga Prasetyo di Harian Kompas, Rabu.

Dari jejak pendapat ini, ada 26,5 persen responden yang menyatakan tidak puas.

Namun, tingkat kepuasan ini sedikit turun dibandingkan dengan survei periode sebelumnya.

Andreas mengungkapkan, ada 74,3 persen publik yang puas terhadap kinerja pemerintah pada Agustus 2023.

"Tingginya kepuasan publik lebih banyak diungkapkan mereka yang tinggal di perdesaan, berlatar pendidikan rendah, serta dari kalangan kelas sosial menengah-bawah dan bawah," ujar dia.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra Kepemimpinan Jokowi Menurun ke Angka 81,3 Persen

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com