Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Istana: Kepuasan terhadap Jokowi Masih Tetap Tinggi

Kompas.com - 13/12/2023, 11:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menanggapi hasil survei Litbang Kompas soal adanya sedikit penurunan terhadap kepuasan kinerja Presiden Joko Wododo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurut Ari, meski sedikit menurun, angka tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih tetap tinggi.

"Terkait hasil survei Kompas yang memperlihatkan penurunan tingkat kepuasan pada kinerja Presiden dari 74.3 persen menjadi 73.5 persen. Hanya 0.8 persen dalam margin of error +/- 2,65 persen. Angka seperti itu bisa dianggap tidak ada perubahan. Itu artinya, tingkat kepuasan pada Kinerja Presiden masih tetap tinggi," ujar Ari kepada Kompas.com, Rabu (13/12/2023).

Baca juga: Tiga Kali Nama Jokowi Disebut oleh Prabowo dalam Debat Perdana Capres Cawapres

Ari pun meminta publik membandingkan dengan hasil lembaga survei kredibel lainnya yang melakukan survei dalam waktu yang hampir bersamaan dengan Litbang Kompas.

Misalnya, survei Indikator Politik Indonesia di mana kepuasan terhadap kinerja Presiden sebesar 76,2 persen. Lalu ada pula Lembaga Survei Indonesia yang mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf sebesar 76 persen.

"Meskipun tingkat kepuasan atas kinerja Presiden masih tetap tinggi, pemerintah berterima kasih atas kritik, masukan dan penilaian masyarakat, termasuk yang terekam oleh lembaga-lembaga survei," kata Ari.

Dia menyebutkan, dukungan masyarakat selalu menjadi energi, menjadi vitamin bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja melayani masyarakat.

"Kinerja yang masih kurang diperbaiki, yang lambat dipercepat, yang lemah diperkuat dan kinerja yang sudah baik dibuat lebih baik lagi," tambahnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra Kepemimpinan Jokowi Menurun ke Angka 81,3 Persen

Diberitakan, survei Litbang Kompas memperlihatkan kepuasan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih tinggi.

Berdasarkan survei Kompas pada Desember 2023, 73,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan.

"Memasuki tahun keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan terbilang tinggi," tulis Peneliti Litbang Kompas, Andreas Yoga Prasetyo di Harian Kompas, Rabu.

Dari jejak pendapat ini, ada 26,5 persen responden yang menyatakan tidak puas.

Namun, tingkat kepuasan ini sedikit turun dibandingkan dengan survei periode sebelumnya.

Andreas mengungkapkan, ada 74,3 persen publik yang puas terhadap kinerja pemerintah pada Agustus 2023.

"Tingginya kepuasan publik lebih banyak diungkapkan mereka yang tinggal di perdesaan, berlatar pendidikan rendah, serta dari kalangan kelas sosial menengah-bawah dan bawah," ujar dia.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra Kepemimpinan Jokowi Menurun ke Angka 81,3 Persen

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com