Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saling Sindir Anies dan Prabowo Saat Bahas Isu Polusi Jakarta

Kompas.com - 12/12/2023, 23:41 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi saling sindir dilakukan calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat pemilihan presiden (Pilpres) 2024 perdana yang digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (12/12/2023).

Semua berawal saat Prabowo menanyakan anggaran besar Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Anies selama lima tahun, tapi tak mampu mengatasi polusi udara dalam kurun waktu kepemimpinannya.

"Tetapi selama Mas Anies memimpin, seringkali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran Rp 80 T (triliun) Pak Anies? Sebagai Gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi," kata Prabowo.

Anies kemudian menjawab, masalah polusi Jakarta bukan disebabkan oleh produksi udara kotor dari dalam kota melainkan dari luar kota.

Baca juga: Anies Yakin Anak Muda Memilih yang Serius Jadi Presiden, Bukan yang Main-main

Ia mengatakan, daerah di pinggiran Jakarta banyak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang meyebabkan udara kotor bergeser ke tengah kota akibat gerakan angin.

"Tapi apa yang terjadi, ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi Jagakarsa sangat kotor, apa yang terjadi? Polusi udara tidak punya KTP, angin tak ada KTP-nya, angin itu bergerak dari sana sini," kata Anies.

"Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator ada polusi udara," ujarnya lagi.

Anies kemudian mengatakan, saat menjabat sebagai Gubernur DKI sudah ada beberapa program untuk mengurangi emisi dalam kota.

"Karena itu kita kerjakan dengan, satu pengendalian emisi kendaraan bermotor, uji emisi sekarang wajib. Yang kedua elektrifikasi kendaraan umum, yang ketiga konversi kendaraan umum," kata Anies.

Baca juga: Anies: Kita di Persimpangan Jalan, Tetap Jadi Negara Hukum atau Kekuasaan

Prabowo kemudian menyindir, jika pemerintah hanya bisa menyalahkan gerakan angin maka tak ada artinya sebuah pemerintahan.

"Ya susah kalau kita menyalahkan angin. Jadi saya bertanya, saya bertanya dengan anggaran begitu besar, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan ril dalam lima tahun mengurangi polusi juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak mengalami sakit pernafasan," ujar Prabowo.

"Saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu," katanya lagi.

Baca juga: Saat Ganjar Anggap Prabowo dan Anies Tengah Buka Kartu dan Tagih Janji Masing-masing

Anies lantas mengatakan, tanggapan Prabowo tidak memahami data dan hanya membayangkan ucapannya sebagai sebuah fiksi.

"Inilah bedanya yang berbicara pakai data dan berbicara pakai fiksi. Saya pakai data, jadi ketika ditunjukan ya memang ada sumber polutan di dalam kota. Tapi, kalau sumber polutan di dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali, jumlah motor dari hari ke hari sama, maka seharusnya angka polusinya sama setiap waktu," ujar Anies.

Anies kemudian mengungkapkan, polusi udara harus ditangani dengan basis data yang jelas.

Dia bahkan menawarkan Prabowo foto satelit yang menunjukkan gerak arah angin yang menjadi penyebab polusi udara di Jakarta yang semakin buruk.

"Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada bapak supaya bapak bisa menyaksikan. Dan inilah kita ambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan pakai data dan libatkan scientist untuk terlibat. Kalau tidak ada itu, maka enggak ada langkah yang benar," kata Anies.

Baca juga: Anggap Kritik Anies soal Demokrasi Berlebihan, Prabowo: Kalau Jokowi Diktator, Anda Tak Jadi Gubernur

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com