Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas PSI Naik Jadi 2,6 Persen, Tertinggi di Antara Parpol Non-parlemen

Kompas.com - 12/12/2023, 10:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 29 November-4 Desember 2023 menunjukkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memiliki elektabilitas tertinggi di antara partai-partai politik nonparlemen.

Berdasarkan hasil survei, PSI memperoleh elektabilitas sebesar 2,6 persen, melonjak dari angka 0,8 persen dalam survei terakhir pada Agustus 2023 lalu.

"Ini merupakan angka elektabilitas tertinggi yang pernah diraih PSI. Sebelumnya tingkat keterpilihan parpol itu kurang dari 1 persen," tulis peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, Selasa (12/12/2023), dikutip dari harian Kompas.

Elektabilitas PSI bahkan mengungguli Partai Persatuan Pembangunan (2,4 persen) yang memiliki kursi di Senayan.

Menurut Yohan, elektabilitas PSI beriringan dengan elektabilitas pasangan yang mereka usung, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang juga tertinggi dalam survei capres-cawapres yang dirilis Senin (11/12/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo-Gibran 39,3 Persen, Anies-Muhaimin 16,7 Persen, Ganjar-Mahfud 15,3 Persen

"Gerindra dan Prabowo, misalnya, menjadi dua entitas yang saling menyatu dan melekat. Hal yang sama juga dilakukan PSI, dengan masuknya Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, yang kini menjadi ketua umum partai itu," tulis Yohan. 

Sementara, elektabilitas partai-partai politik lainnya tercatat berada di bawah 2 persen.


Survei mencatat elektabilitas Partai Persatuan Indonesia turun menjadi 1,7 persen, sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat stagnan di 0,8 persen.

Partai-partai lain seperti Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Ummat, Partai Garda Perubahan Indonesia dan Partai Gelombang Rakyat elektabilitasnya juga tidak mencapai 1 persen.

Baca juga: Anjloknya Elektabilitas Ganjar dan Melejitnya Prabowo di Survei Litbang Kompas

Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Metode tersebut tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error lebih kurang 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Berikut ini peta elektabilitas partai politik menurut hasil survei Litbang Kompas:

Partai Gerindra: 21,9 persen
PDI Perjuangan: 18,3 persen
Partai Golkar: 8,0 persen
Partai Kebangkitan Bangsa: 7,4 persen
Partai Nasdem: 4,9 persen

Partai Keadilan Sejahtera: 4,5 persen
Partai Demokrat: 4,5 persen
Partai Amanat Nasional: 4,2 persen
Partai Solidaritas Indonesia: 2,6 persen
Partai Persatuan Pembangunan: 2,4 persen

Partai politik lain: 4,0 persen
Belum memilih (tidak tahu/rahasia): 17,3 persen

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas selengkapnya bisa dibaca di Kompas.id: Gerindra Menyusul PDI-P

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com