Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Debat Pilpres, Ini Kata 3 Kubu Paslon soal Penyelesaian HAM Berat Masa Lalu

Kompas.com - 11/12/2023, 10:29 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) perdana bakal digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12/2023).

Tema yang bakal dibahas terkait dengan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintah, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Lantas, bagaimana pernyataan ketiga kubu paslon capres-cawapres soal pelanggaran HAM berat masa lalu?

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan, ia bersama pasangannya Anies Baswedan bakal memperjuangkan persoalan HAM berat masa lalu.

Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar saat ditemui di Medan, Sumatera Utara, Jumat (8/12/2023).KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar saat ditemui di Medan, Sumatera Utara, Jumat (8/12/2023).
Baginya, sejarah kelam harus dibuka pada publik. Alasannya, agar berbagai kejadian tersebut tak terulang di masa depan.

“Semua sejarah harus diungkap. Tidak boleh ada yang ditutupi, untuk apa? Agar tidak boleh terjadi pengulangan sejarah gelap, hitam yang akan terjadi di masa yang akan datang,” ujar Muhaimin di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Senin (4/12/2023).

Meski begitu, ia belum dapat memastikan mekanisme penyelesaiannya.

Apakah nantinya berbagai persoalan itu diselesaikan secara yudisial atau non yudisial.

“Soal kepemimpinan, ujungnya rekonsiliasi, soal ujungnya nanti apa, tapi sejarah harus dibuat sesuai faktanya. Agar apa? Yang kelam tidak boleh terulang lagi dalam setiap zamannya,” paparnya.

Kubu Prabowo janji selesaikan persoalan HAM

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada acara konsolidasi pemenangan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/12/2023).Dok. Tim Komunikasi Gerindra Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada acara konsolidasi pemenangan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/12/2023).
Meski tak menyampaikan dalam visi-misinya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengatakan, persoalan HAM berat masa lalu akan tetap diselesaikan.

Juru Bicara Bidang HAM dan Konstitusi TKN Prabowo-Gibran, Munafrizal Manan menuturkan persoalan tersebut harus diselesaikan untuk membuat lega para korban.

Baca juga: Amnesty International Serahkan Agenda HAM ke 3 Tim Kampanye Capres-Cawapres

“Korban juga masih kecewa, jadi kami tidak ingin membuat korban, warganya itu, mengalami luka dua kali; luka dengan peristiwanya dan luka dijanjikan tetapi tidak dilaksanakan," tutur Manan, Sabtu (2/12/2023) dikutip dari Antara.

Menurutnya, berbagai persoalan HAM masa lalu tak kunjung selesai karena macetnya komunikasi antar pihak, baik pemerintah, saksi, dan korban.

“Salah satu penyebab 'kemacetan' adalah komunikasi ini tidak jalan, jadi hanya membangun dinding yang menghalangi komunikasi itu," ungkap dia.

Kubu Ganjar anggap persoalan HAM jadi beban peradaban

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD memberi keterangan pers seusai mendaftarkan diri di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD memberi keterangan pers seusai mendaftarkan diri di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023).
Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aryo Seno Bagaskoro menganggap pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi luka lama bagi masyarakat.

Ia mengklaim, jika memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Ganjar dan Mahfud akan menuntaskan berbagai persoalan itu.

Baca juga: Debat Capres-Cawapres soal Isu HAM Diharap Tak Sekadar Formalitas

Baginya, topik debat pertama adalah panggung Ganjar dan Mahfud yang punya track record di bidang hukum.

"Terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan. Utamanya terhadap kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bagi bangsa dan negara," ucap Seno dikutip dari Tribunnews.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com