Kontras: Prabowo-Gibran Tak Berpikir Negara Berkewajiban Menuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak memiliki keberpihakan di dalam penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu.

Hal itu berkaca dari visi-misi dan program Prabowo-Gibran yang tidak menyebutkan satupun isu terkait penyelesaian pelanggaran HAM.

"Ini menegaskan Prabowo-Gibran tidak punya keberpihakan dan tidak berpikir bahwa kewajiban negara untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sehingga mereka tidak memasukan itu," ujar Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/11/2023).

Baca juga: Kaesang Bakal Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat Masuk Visi Misi Prabowo-Gibran

Padahal, kata Dimas, presiden dan wakil presiden terpilih nantinya punya otoritas politik paling tinggi untuk dapat menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Komitmen tersebut tak terlihat dari Prabowo-Gibran yang sama sekali tak menyinggung penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Sikap ini, menurut dia, juga dapat dinilai sebagai bentuk kuat Prabowo memang menjadi aktor pelanggaran HAM.

"Karena memang sejauh ini menjadi diskursus publik karena Prabowo punya catatan kelam soal isi pelanggaran HAM masa lalu terutama saat 97-98, juga Timor Leste," ucapnya.

"Kami melihat bahwa apa yang menjadi sikap atau menjadi orientasi dalam strategi visi-misi, itu kemudian mencerminkan bahwa Prabowo-Gibran itu mengafirmasi sentimen publik terkait isu yang menerpa prabowk setiap lima tahun. Ini justru membenarkan asumi-asumsi masyarakat itu," ucapnya.

Sebagai informasi, hanya pasangan Prabowo dan Gibran yang tidak mencantumkan program penyelesaian kasus HAM dalam visi-misinya.

Dalam misi terkait HAM, Prabowo-Gibran hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktik diskriminasi.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Juru Bicara (Jubir) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui di gedung CSIS, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Keduanya juga membuat program kebijakan inklusif, menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan kelompok rentan hingga perlindungan untuk tenaga kerja.

Terkait ini, Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo sejak awal berkomitmen terhadap persoalan HAM. Bahkan, menurutnya, Prabowo-Gibran sampai memasukkan persoalan HAM di poin pertama misi "Asta Cita".

Poin itu secara lengkap berbunyi: "Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)."

"Jadi terkait dengan HAM itu adalah bagian penting. Bahkan itu menjadi salah satu ruh dari program Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Dahnil saat ditemui di Gedung CSIS, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Jawaban Kaesang soal Tak Ada Penyelesaian HAM Berat Masa Lalu di Visi Misi Prabowo-Gibran

Namun, ketika disinggung soal penyelesaian HAM berat masa lalu, Dahnil enggan berkomentar.

"Nanti ditanya, ya," ucapnya.

Sementara itu, komitmen penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tercermin di dalam dokumen visi misi Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Bakal paslon Ganjar-Mahfud, dalam dokumen yang disetorkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara adil. Terutama, atas pelanggaran HAM yang jadi beban peradaban bangsa.

Baca juga: Prabowo-Gibran Tak Janjikan Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu, Jubir Buka Suara

Sedangkan bakal paslon Anies-Cak Imin juga mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM dan menguatkan lembaga HAM Nasional.