Sepandai-pandainya Firli Bahuri, Akhirnya Tersangka Juga

JUDUL tulisan ini menyitir pepatah ‘sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga’. Menggambarkan situasi yang saat ini menerpa Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah beberapa kali lolos dari dugaan pelanggaran etik, dan mangkir dari pemeriksaan polisi, purnawirawan polisi bintang tiga itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli tidak sekadar ironi bagi lembaga antirasuah, seperti yang saya tulis dalam artikel “Ironi Ketua KPK Firli Bahuri” (Kompas.com, 23 November 2023), tapi adalah paradoks pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Orang nomor satu di instrumen penting negara dalam perang melawan korupsi justru jadi tersangka dalam kasus pemerasan terhadap orang yang sebelumnya diduga melakukan korupsi (SYL).

Polda Metro Jaya melalui Direktur Reskrimsus Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penetapan Firli sebagai tersangka dilakukan dalam gelar perkara yang dilakukan pada Rabu, 22 November 2023.

Sejak kasus Firli diadukan ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023 lalu, kemudian bergulir hingga naik ke tahap penyidikan, lebih dari 91 saksi telah diperiksa.

Penyidik kepolisian juga menggeledah rumah pribadi Firli yang berlokasi di Bekasi dan rumah rehat Firli di Kertanegara 46, Jakarta Selatan, kemudian menyita sejumlah dokumen terkait kasus tersebut.

Polisi juga menyebut setidaknya ada tiga dugaan kasus yang ditemukan dalam kasus Firli ini, di antaranya pemerasan, penerimaan gratifikasi, atau penerimaan hadiah terkait penanganan satu kasus.

Firli dijerat Pasal 12e atau 12B atau Pasal 11 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang PTPK juncto Pasal 65 KUHP.

Setelah Firli dijadikan tersangka dan akan melalui proses hukum selanjutnya, Dewan Pengawas KPK lalu menyurati Presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan sementara Firli sebagai Ketua KPK, tinggal menunggu respons presiden melalui Keppres.

Sekalipun hukum Indonesia menganut asas praduga tak bersalah, the presumption of innocence, mestinya sebagai pertanggungjawaban moral, Firli semestinya berani atau legowo secara terbuka mengundurkan diri sebagai Ketua KPK.

Namun rasanya itu sulit terjadi, karena alih-alih mundur, Firli bahkan terkesan playing victim, dengan mengatakan kasus yang menimpanya saat ini adalah serangan balik dari para koruptor. Sesuatu yang kontradiktif dengan sikap dan perilakunya selama ini.

Dalam konferensi pers, yang potongan video-nya tersebar luas atau viral di media sosial, Firli menyampaikan kalau ia tidak pernah melakukan pemerasan dan gratifikasi kepada siapapun.

“Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap-menyuap dan gratifikasi kepada siapapun”, jelas Firli membela diri di Gedung KPK, 22 November 2023.

Buruknya proses rekrutmen

Apa yang terjadi pada Firli hari ini, sesungguhnya mengonfirmasi buruknya seleksi dan rekrutmen pimpinan KPK. Firli adalah produk dari satu tim seleksi dan disetujui oleh DPR.