Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deteksi Perputaran Uang Rp 40 M, PPATK Blokir Rekening Ghisca Debora

Kompas.com - 24/11/2023, 05:38 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran terhadap rekening Ghisca Debora Aritonang.

Ghisca merupakan tersangka penggelapan uang tiket konser grup musik Coldplay senilai Rp 5,1 miliar atau setara 2.268 tiket.

"Kami sudah blokir sejak Minggu lalu," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada Kompas.com, Kamis (23/11/2023).

Baca juga: PPATK Segera Sampaikan Temuan Transaksi Rekening Ghisca Debora ke Polisi

Adapun PPATK menemukan adanya perputaran uang mecapai Rp 40 miliar di rekening milik Ghisca Debora.

Perputaran uang di rekening Ghisca paling banyak terdekeksi pada Mei-November 2023.

Bahkan, jumlah mutasi rekening milik Ghisca Debora di atas Rp 30 miliar pada medio tersebut.

“Dari mutasi rekening patut diduga korban penipuan ini jumlahnya sangat banyak,” kata Ivan.

Di sisi lain, PPATK juga bakal menyampaikan temuan-temuan atas analisis terhadap rekening Ghisca kepada penyidik Polres Metro Jakarta Pusat.

Kendati demikian, Ivan enggan memerinci temuan-temuan tersebut. Ia juga tidak menjelaskan ke mana saja aliran uang dari rekening Ghisca.

Baca juga: PPATK Ungkap Perputaran Uang di Rekening Ghisca Debora Hampir Rp 40 Miliar

Seluruh temuan, termasuk penggunaan uang dari tersangka penggelapan itu, akan disampaikan kepada aparat penegak hukum.

“Materi temuan di kasusnya bisa tanyakan ke penyidik,” kata Ivan.

Ghisca ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat sejak Jumat (17/11/2023).

Kepada para pelanggannya yang merupakan reseller tiket konser, dia mengaku kenal dengan seseorang dari pihak promotor.

Bahkan, dia menawarkan harga miring bagi pembeli yang melakukan transaksi dalam jumlah besar.


Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, klaim itu tidak benar.

“Yang bersangkutan meyakinkan kenal dengan perantara atau promotor. Padahal, dari bulan Mei sampai dengan November tidak ada komunikasi dengan pihak perantara atau promotor,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com