Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Tajam PDI-P Dekati Koalisi Perubahan Usai Berseberangan dengan Jokowi

Kompas.com - 23/11/2023, 05:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan belakangan ini memperlihatkan perubahan sikap yang drastis dalam membangun hubungan dengan Koalisi Perubahan.

Baru-baru ini, PDI-P mengeklaim telah menjalin komunikasi dengan Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies-Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Dalih komunikasi tersebut karena merasakan nasib yang sama, yakni sama-sama merasa mendapat tekanan dari penguasa.

Jika ditarik ke belakang, sikap PDI-P saat ini terlihat berbeda, terutama dalam menyikapi keputusan Partai Nasdem ketika mengusung Anies sebagai capres pada Oktober 2022.

Ironisnya, perubahan sikap PDI-P yang mulai membuka diri dengan Koalisi Perubahan ternyata tak mendapat sambutan baik.

Partai Nasdem, salah satu anggota Koalisi Perubahan membantah telah menjalin komunikasi dengan PDI-P. Tak hanya itu, partai besutan Surya Paloh itu meminta agar PDI-P tak cengeng menghadapi tekanan jelang bergulirnya Pemilu 2024.

Klaim senasib

Klaim komunikasi dengan Koalisi Perubahan berangkat dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Hasto mengaku telah membuka komunikasi dengan tim Anies dan Cak Imin.

Dalih komunikasi tersebut karena ia merasa kubu Anies-Cak Imin tengah merasakan nasib yang sama dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yakni merasa sama-sama mendapat tekanan dari penguasa.

"Oh, ya cukup banyak (tekanan yang muncul). Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," sebut Hasto di Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Baca juga: Sikap Dingin Nasdem Tanggapi PDI-P yang Ingin Komunikasi karena Merasa Senasib Dapat Tekanan

Hasto membeberkan bentuk tekanan yang diterima dari tim Ganjar-Mahfud. Antara lain pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di sejumlah wilayah di Tanah Air.

Tekanan selanjutnya, dugaan intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar-Mahfud meninggi.

Berikutnya, dugaan tekanan yang dialami oleh pegiat media sosial Ulin Ni'am Yusron dan politikus PDI-P Adian Napitupulu.

Dari berderet bentuk tekanan yang diterima, Hasto pun meminta para kader banteng tetap tenang dan tak terintimidasi oleh semua persoalan yang terjadi.

"Ajakan dari Pak Arsjad untuk semua cool, semua menanggapi dengan menderaskan suatu semangat bahwa Pak Ganjar-Pak Mahfud ini yang terbaik. Maka kemudian kami minta semua untuk taat dengan hukum," tutur dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com