Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Tajam PDI-P Dekati Koalisi Perubahan Usai Berseberangan dengan Jokowi

Kompas.com - 23/11/2023, 05:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

Jangan cengeng

Sementara Partai Nasdem membantah adanya komunikasi yang terjalin. Partai Nasdem justru menantang PDI-P untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju usai berseberangan dengan Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyinggung PDI-P yang pernah menyuruh Nasdem keluar dari kabinet akibat mendeklarasikan Anies sebagai capres.

PDI-P saat itu berulang kali menilai menteri-menteri yang berasal dari Nasdem patut dievaluasi kinerjanya.

"Makanya kalau kawan-kawan di PDI-P sudah tidak merasa nyaman lagi dengan situasi hari ini sebaiknya menyatakan keluar dari pemerintahan. Fair dong, ya kan," kata Ali kepada Kompas.com, Minggu (19/11/2023).

Baca juga: Jajaran Jubir Anies-Muhaimin: Eva Sundari Eks PDI-P, Surya Tjandra Eks PSI, hingga Said Didu

Selain itu, Ali meminta PDI-P tak perlu cengeng dalam menghadapi tekanan-tekanan yang muncul jelang Pemilu 2024.

"PDI-P kan partai yang sudah sangat tua, sudah sangat berpengalaman terbiasa menghadapi sesuatu, harusnya jangan cengeng dong," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).

PDI-P bingung

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut manuver tajam PDI-P dengan membangun komunikasi ke Koalisi Perubahan memperlihatkan kebingungannya di tengah kian kompetitifnya Pilpres 2024.

"Manuver tajam PDI-P dengan komunikasi ke Koalisi Perubahan mempertegas bahwa partai berlambang banteng ini kebingungan dengan posisi politiknya di tengah kompetitifnya kompetisi pilpres yang menghasilkan penurunan tajam elektabilitas Ganjar-Mahfud pasca-kampanye negatif bertubi-tubi ke Prabowo-Gibran," kata Baskoro kepada Kompas.com, Rabu malam.

Baca juga: Nasdem: PDI-P Kan Partai Tua, Jangan Cengeng Dong!

Baskoro menilai respons publik di luar dugaan menyikapi realitas politik yang sekarang mengemuka cenderung proporsional. Menimbang, PDI-P sampai sekarang masih menjadi bagian dari pemerintahan.

Menurutnya, kritikan Ganjar-Mahfud maupun PDI-P yang dialamatkan ke Istana belakangan ini justru akan kembali kepada mereka.

Di titik inilah, kata dia, publik bahkan elite di Koalisi Perubahan menjadi tak sepaham dengan langgam politik PDI-P yang bermain dua kaki.

"Sehingga yang muncul justru antiklimaks ketimbang klimaks untuk menghadirkan momentum politik yang mampu mempertemukan aspirasi publik soal isu-isu sensitif di seputar pilpres," ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Nasional
Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Nasional
Jusuf Kalla Disebut Bakal Jadi Saksi dalam Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla Disebut Bakal Jadi Saksi dalam Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Nasional
Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Betambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Betambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nasional
19.354 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

19.354 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Baznas Siap Berkolaborasi dengan Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

Baznas Siap Berkolaborasi dengan Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

Nasional
Politisi PDI-P Usul 'Money Politics' Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Nasional
Eks Pejabat Pemkab Mimika Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Bui dalam Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Eks Pejabat Pemkab Mimika Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Bui dalam Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Komisi II DPR Setujui Dua Rancangan PKPU Tentang Pilkada

Komisi II DPR Setujui Dua Rancangan PKPU Tentang Pilkada

Nasional
LPSK Bakal Beri Perlindungan Saksi Kasus SYL hingga 6 Bulan ke Depan

LPSK Bakal Beri Perlindungan Saksi Kasus SYL hingga 6 Bulan ke Depan

Nasional
Relawan Ambil Formulir untuk Kaesang Daftar Pilkada Bekasi, Ini Tanggapan PSI

Relawan Ambil Formulir untuk Kaesang Daftar Pilkada Bekasi, Ini Tanggapan PSI

Nasional
Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Nasional
LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

Nasional
Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Nasional
DPR Dianggap Hendak 'Setir' MK Lewat Revisi UU

DPR Dianggap Hendak "Setir" MK Lewat Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com