Manuver Tajam PDI-P Dekati Koalisi Perubahan Usai Berseberangan dengan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan belakangan ini memperlihatkan perubahan sikap yang drastis dalam membangun hubungan dengan Koalisi Perubahan.

Baru-baru ini, PDI-P mengeklaim telah menjalin komunikasi dengan Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies-Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Dalih komunikasi tersebut karena merasakan nasib yang sama, yakni sama-sama merasa mendapat tekanan dari penguasa.

Jika ditarik ke belakang, sikap PDI-P saat ini terlihat berbeda, terutama dalam menyikapi keputusan Partai Nasdem ketika mengusung Anies sebagai capres pada Oktober 2022.

Ironisnya, perubahan sikap PDI-P yang mulai membuka diri dengan Koalisi Perubahan ternyata tak mendapat sambutan baik.

Partai Nasdem, salah satu anggota Koalisi Perubahan membantah telah menjalin komunikasi dengan PDI-P. Tak hanya itu, partai besutan Surya Paloh itu meminta agar PDI-P tak cengeng menghadapi tekanan jelang bergulirnya Pemilu 2024.

Klaim senasib

Klaim komunikasi dengan Koalisi Perubahan berangkat dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Hasto mengaku telah membuka komunikasi dengan tim Anies dan Cak Imin.

Dalih komunikasi tersebut karena ia merasa kubu Anies-Cak Imin tengah merasakan nasib yang sama dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yakni merasa sama-sama mendapat tekanan dari penguasa.

"Oh, ya cukup banyak (tekanan yang muncul). Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," sebut Hasto di Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Baca juga: Sikap Dingin Nasdem Tanggapi PDI-P yang Ingin Komunikasi karena Merasa Senasib Dapat Tekanan

Hasto membeberkan bentuk tekanan yang diterima dari tim Ganjar-Mahfud. Antara lain pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di sejumlah wilayah di Tanah Air.

Tekanan selanjutnya, dugaan intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar-Mahfud meninggi.

Berikutnya, dugaan tekanan yang dialami oleh pegiat media sosial Ulin Ni'am Yusron dan politikus PDI-P Adian Napitupulu.

Dari berderet bentuk tekanan yang diterima, Hasto pun meminta para kader banteng tetap tenang dan tak terintimidasi oleh semua persoalan yang terjadi.

"Ajakan dari Pak Arsjad untuk semua cool, semua menanggapi dengan menderaskan suatu semangat bahwa Pak Ganjar-Pak Mahfud ini yang terbaik. Maka kemudian kami minta semua untuk taat dengan hukum," tutur dia.

Jangan cengeng

Sementara Partai Nasdem membantah adanya komunikasi yang terjalin. Partai Nasdem justru menantang PDI-P untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju usai berseberangan dengan Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyinggung PDI-P yang pernah menyuruh Nasdem keluar dari kabinet akibat mendeklarasikan Anies sebagai capres.

PDI-P saat itu berulang kali menilai menteri-menteri yang berasal dari Nasdem patut dievaluasi kinerjanya.

"Makanya kalau kawan-kawan di PDI-P sudah tidak merasa nyaman lagi dengan situasi hari ini sebaiknya menyatakan keluar dari pemerintahan. Fair dong, ya kan," kata Ali kepada Kompas.com, Minggu (19/11/2023).

Baca juga: Jajaran Jubir Anies-Muhaimin: Eva Sundari Eks PDI-P, Surya Tjandra Eks PSI, hingga Said Didu

Selain itu, Ali meminta PDI-P tak perlu cengeng dalam menghadapi tekanan-tekanan yang muncul jelang Pemilu 2024.

"PDI-P kan partai yang sudah sangat tua, sudah sangat berpengalaman terbiasa menghadapi sesuatu, harusnya jangan cengeng dong," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).

PDI-P bingung

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut manuver tajam PDI-P dengan membangun komunikasi ke Koalisi Perubahan memperlihatkan kebingungannya di tengah kian kompetitifnya Pilpres 2024.

"Manuver tajam PDI-P dengan komunikasi ke Koalisi Perubahan mempertegas bahwa partai berlambang banteng ini kebingungan dengan posisi politiknya di tengah kompetitifnya kompetisi pilpres yang menghasilkan penurunan tajam elektabilitas Ganjar-Mahfud pasca-kampanye negatif bertubi-tubi ke Prabowo-Gibran," kata Baskoro kepada Kompas.com, Rabu malam.

Baca juga: Nasdem: PDI-P Kan Partai Tua, Jangan Cengeng Dong!

Baskoro menilai respons publik di luar dugaan menyikapi realitas politik yang sekarang mengemuka cenderung proporsional. Menimbang, PDI-P sampai sekarang masih menjadi bagian dari pemerintahan.

Menurutnya, kritikan Ganjar-Mahfud maupun PDI-P yang dialamatkan ke Istana belakangan ini justru akan kembali kepada mereka.

Di titik inilah, kata dia, publik bahkan elite di Koalisi Perubahan menjadi tak sepaham dengan langgam politik PDI-P yang bermain dua kaki.

"Sehingga yang muncul justru antiklimaks ketimbang klimaks untuk menghadirkan momentum politik yang mampu mempertemukan aspirasi publik soal isu-isu sensitif di seputar pilpres," ungkap dia.