Cak Imin: Korupsi Merajalela Dibiarkan, Negara Tak Punya Sistem untuk Mengatasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, saat ini negara seperti membiarkan korupsi merajalela.

Hal itu disampaikan Cak Imin dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023).

Awalnya, panelis dialog terbuka Guru Besar Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Professor Zuly Qodir mempertanyakan apakah adanya sejumlah Omnibus Law, khususnya Undang-Undang Kesehatan, agar rumah sakit kecil bisa tetap tumbuh menjadi lebih baik.

Baca juga: Surya Paloh Jadi Ketua Dewan Pembina Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin

Menurut Cak Imin, Omnibus Law belum tentu memberikan kesetaraan dalam persaingan usaha, khususnya untuk usaha dalam bidang sosial seperti rumah sakit dan sekolah.

Dia menyebutkan, Omnibus Law justru memberikan ruang terbuka persaingan usaha yang berpotensi menghilangkan keberadaan usaha-usaha kecil.

"Omnibus Law segala macam itu belum tentu memberikan kesamaan, tapi memberikan keadaan tarung bebas siapa yang kalah dan menang negara enggak urus, yang penting negara memberikan ruang yang sama," ucapnya.

Karena itu, Cak Imin menilai negara seharusnya memberikan ruang dengan cara yang adil dan setara.

Keadilan kesetaraan yang dimaksud adalah memberikan usaha yang kecil bisa tumbuh besar tanpa mengecilkan usaha yang sudah besar.

"Disinilai perbedaan NKRI yang memberikan ruang yang besar kepada yang belum mampu untuk tumbuh, yang sudah mampu terpelihara dengan baik," katanya.

Sebab itu, Cak Imin menilai negara harus memiliki sistem yang baik untuk membangun persaingan usaha secara sehat.

Baca juga: Surya Paloh Jadi Ketua Dewan Pembina Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin

Negara, kata Cak Imin, tak semestinya seperti lepas tangan dengan mengeluarkan Omnibus Law, layaknya membiarkan korupsi yang saat ini semakin merajalela.

"Negara (seharusnya) tidak membiarkan korupsi seperti sekarang ini, korupsi merajalela dibiarkan, kemudian negara tidak memiliki sistem yang tepat (untuk mengatasi) dalam segala keadaan yang terjadi," ujar Cak Imin.

Dialog terbuka Muhammadiyah merupakan rangkaian dialog dengan tiga calon presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kamis (23/11/2023) besok akan dilakukan dialog terbuka untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka rencananya digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (24/11/2023).

Dalam sesi Anies-Muhaimin terdapat lima panelis yang dihadirkan.

Baca juga: Edy Rahmayadi hingga Rachmat Gobel Ditunjuk Jadi Tim Kampanye Daerah Anies-Muhaimin

Pertama adalah Ulama Intelektual Professor Saad Ibrahim yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur.

Kedua, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Guru Besar Program Studi Pendidikan Biologi professor Sofyan Anif.

Mantan Ketua Komisi Yudisial dan juga Guru Besar Program Studi Ilmu Hukum UMS Aidil Fitriciada, Peneliti Senior Lipi Professor Siti Zuhro dan terakhir Guru Besar Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Professor Zuly Qodir.