Pemuka Agama dan Tokoh HAM Serukan Perdamaian untuk Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Delapan tokoh bangsa yang terdiri dari pemuka agama, pimpinan organisasi masyarakat (ormas) dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) menyerukan kepada pemerintah untuk menciptakan perdamaian di tanah Papua.

"Kami yang bertanda tangan di bawah ini memiliki keprihatinan yang mendalam atas situasi konflik bersenjata di Tanah Papua. Dengan keprihatinan ini, kami menyampaikan seruan perdamaian bagi Pemerintah Republik Indonesia dan para pihak berkonflik," ujar Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom dalam konferensi pers di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

"Terutama, faksi-faksi Kelompok Sipil Bersenjata, ULMWP (United Liberation Movement for West Papua/Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat), para tokoh adat dan masyarakat asli Papua, serta agamawan setempat," katanya lagi.

Baca juga: Hanya Ada Satu Kata Papua dalam Visi-Misi Prabowo-Gibran

Gomar kemudian mengatakan, krisis kemanusiaan secara global di Ukraina dan Palestina patut untuk disoroti.

Namun, menurutnya, peristiwa itu tak seharusnya membuat Indonesia melupakan adanya krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayahnya sendiri, yakni di Papua.

"Pada waktu bersamaan, kita juga perlu merenungkan perhatian kita pada halaman rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. Dengan skala berbeda, krisis kemanusiaan yang kita saksikan di dunia itu sebenarnya juga dapat kita lihat secara dekat di Tanah Papua," ujar Gomar.

Ia mengatakan, tanah Papua terus dinodai oleh konflik bersenjata dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Tidak hanya itu, kerusakan alam, kepunahan satwa langka, dan penderitaan masyarakt yang mengungsi akibat konflik bersenjata juga menjadi sorotan.

Baca juga: KSAD Agus Subiyanto: Angkat Senjata Saja Tak Selesaikan Masalah Papua

Oleh karena itu, ia mengatakan, dialog damai menjadi cara terbaik menyudahi penderitaan masyarakat yang berada di Papua.

Para tokoh ini pun meminta agar penyelenggara negara perlu bekerja sama dengan segenap komponen bangsa untuk menangani situasi krisis kemanusiaan dan memulai kembali penjajakan-penjajakan menuju dialog damai.

"Semua pihak perlu membuka dialog, termasuk menangani pengungsian, kelaparan, ketidakadilan, kerawanan pemilu (pemilihan umum), serta memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua," kata Gomar.

"Pembicaraan ini harus difasilitasi oleh penengah yang terpercaya dan imparsial, termasuk tokoh nasional dan para pemimpin perempuan, agama, dan adat Papua, demi membangun kepercayaan dan keyakinan untuk adanya penjajakan dialog," ujarnya lagi.

Adapun delapan tokoh bangsa ini adalah istri presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriah; Guru Besar Filsafat Franz Magnis Suseno; Makarim Wibisono; Mantan Ketua MA Marzuki Darusman; dan Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Alissa Wahid.

Kemudian, ada juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti; Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Mgr Siprianus Hormat; dan Ketua Umum PGI Gomar Gultom.

Baca juga: Hari Pertama Berkantor di Papua, Wapres Maruf Soroti Isu Keamanan