Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD Agus Subiyanto: Angkat Senjata Saja Tak Selesaikan Masalah Papua

Kompas.com - 25/10/2023, 12:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto mengakui bahwa pendekatan militer saja tidak bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua.

Menurut dia, pendekatan kesejahteraan harus dilakukan beriringan dengan keamanan agar konflik di Papua dapat diredam.

"Di sana kalau hanya menggunakan senjata itu tidak akan selesai. Mungkin kesejahteraannya juga akan kita tingkatkan, tetapi keamanannya tetap terjaga," kata Agus dalam keterangan pers seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Jokowi Perintahkan KSAD Agus Subiyanto Jaga Kondusivitas Jelang Pemilu 2024

Agus pun menekankan bahwa TNI harus bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk bisa menyelesaikan konflik di Papua.

Pemerintah telah menegaskan berkali-kali bahwa akan menggunakan pendekatan kesejahteraan demi menyelesaikan konflik di Papua.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin misalnya, menyebutkan bahwa aparat tidak bisa asal menyerang kelompok kriminal bersenjata (KKB) karena harus memperhatikan keselamatan rakyat.

"Memang yang kita tempuh pendekatan keamanan ini yang sifatnya komprehensif, artinya tidak asal menyerang, tetapi bagaimana aman, rakyat terlindungi, tidak juga terjadi korban yang banyak," kata Ma'ruf di Batam, Rabu (7/6/2023), dikutip dari keterangan video.

Baca juga: Hari Pertama Berkantor di Papua, Wapres Maruf Soroti Isu Keamanan

Ia menuturkan, operasi teritorial pun terus dilakukan pemerintah demi menjaga keamanan sekaligus memastikan agar masyarakat Papua tidak mendukung gerakan separatis.


Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini pun mengakui bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua.

Namun, ia menegaskan, pemerintah tidak ingin upaya yang dilakukan itu menimbulkan tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Kita ingin semuanya dapat, tetapi tidak menimbukkan isu-isu, isu-isu yang dianggap kita melanggar HAM dan sebaginya, ini semua dipertimbangkan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Perwira TNI di Papua Barat Dibacok Anak Buahnya usai Apel Pagi

Di samping itu, Ma'ruf menekankan bahwa pemerintah turut menggunakan pendekatan kesejahteraan demi menekan aksi kekerasan di Papua, salah satunya dengan melakukan pemekaran provinsi di Papua agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan lebih dekat.

"Pendekatan kesejahteraan itu tetap karena ujungnya kan sejahtera, maju dan memberikan afirmasi kepada orang asli Papua supaya mereka merasa pemerintah betul-betul, sungguh-sungguh," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com