Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Mengaku Netral tetapi Kerap Lempar Kode untuk Capres Tertentu, Moeldoko: Tergantung yang Artikan

Kompas.com - 09/11/2023, 16:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi soal Presiden Joko Widodo yang sering menegaskan netralitas dalam pemilihan umum (pemilu) tetapi juga kerap melemparkan kode terkait bakal calon presiden (capres) tertentu.

"Ya tanya Beliau. Karena Beliau suka begitu. Dulu waktu di pertemuan Projo di Magelang kan juga begitu. Itu ya simbol-simbol itu selalu dimunculkan. Waktu di Magelang kan dulu begitu," ujar Moeldoko saat memberikan keterangan pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Saat ditanya lebih lanjut soal penggunaan simbol atau kode yang bisa dinilai sebagai bentuk tidak netralnya Presiden Jokowi, Moeldoko menyebut tergantung pihak yang mengartikan.

"Ya kadang-kadang tergantung yang mengartikan," tutur Moeldoko.

Baca juga: Kantor DPC PDI-P Solo Didatangi Polisi, Moeldoko Bantah Ada Intervensi Aparat

Lebih lanjut Moeldoko mengungkapkan, Jokowi kerap berbicara dengannya dan membahas soal netralitas.

Dalam pembicaraan tersebut, Presiden menegaskan dirinya netral dalam pemilu kali ini.

"Ya sepanjang yang saya tahu beberapa kali beliau berbicara dengan saya dan saya juga lapor kepada Beliau. Bahwa 'Pak saya dalam posisi yang netral dalam pemilu kali ini'," ujar Moeldoko menirukan perkataan Presiden.

"Presiden selalu mengatakan begitu, posisinya seperti itu. Jadi tolong ini dipahami secara utuh karena kalau enggak, nanti selalu mengartikan bahwa pemerintah atau Presiden tidak netral," ucap dia. 

Baru-baru ini, Presiden Jokowi menyinggung nama Prabowo Subianto setelah menjelaskan soal kepemimpinan yang kuat bagi Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada acara Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang digelar di Jakarta Timur pada Selasa (7/11/2023).

Baca juga: Saat Jokowi Sebut Nama Prabowo Usai Jelaskan Soal Kepemimpinan Nasional yang Kuat...

Mula-mula, Presiden mengatakan, seluruh masyarakat, tak terkecuali LDII harus tetap semangat membangun bangsa.

Sebab, ke depannya Indonesia akan menghadapi banyak tantangan.

"Oleh sebab itu sering saya sampaikan 2024, 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa melompat maju atau tidak," tutur Jokowi.

"Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, persatuan yang kuat, kekompakan yang kuat. Tanpa itu, tadi tantangan yang kita hadapi tidak mudah," kata dia.

Presiden menjelaskan, salah satu bentuk tantangan global adalah ketidakpastian kondisi ekonomi dunia.

Baca juga: Jokowi di Antara Ujian Netralitas dan Keinginan Cawe-cawe Pilpres 2024

Halaman:


Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com