Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta Sebut Jokowi Setuju Koalisi Besar, tetapi PDI-P Tiba-tiba Deklarasi Ganjar Capres

Kompas.com - 02/11/2023, 09:27 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menceritakan kronologi bagaimana koalisi besar bisa gagal terbentuk pada pertengahan 2023. Anis mengatakan, saat itu, PDI Perjuangan tiba-tiba mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres.

Dia menyebutkan, ide koalisi besar yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo ini gagal diwujudkan.

Hal tersebut Anis sampaikan dalam program Gaspol! Kompas.com, seperti disiarkan di akun YouTube Kompas.com, Kamis (2/11/2023).

Baca juga: Soal Koalisi Besar Prabowo, Nasdem: Kadang yang Obesitas Banyak Penyakitnya

Mulanya, Anis mengaku mengusulkan kepada Jokowi agar merangkul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada tahun 2019.

Dia menilai, legacy Jokowi ketika sudah tidak menjabat Presiden lagi bukan infrastruktur, melainkan konsolidasi elite politik.

"Saya waktu itu usulkan ke Pak Jokowi supaya rangkul Pak Prabowo, 'legacy Bapak yang paling besar itu nanti bukan infrastruktur, tapi konsolidasi elite'. Jadi, legacy Pak Jokowi saya bilang, 'Pak, bukan infrastruktur. Tapi legacy-nya adalah rekonsiliasi politik, itu konsolidasi elite'. Nah, ini terjadi," ujar Anis.


Anis menjelaskan, ketika Prabowo dirangkul masuk ke kabinet pada 2019, itu adalah peristiwa yang luar biasa.

Pasalnya, Prabowo dan Jokowi sama-sama menghadapi perbedaan pemikiran para pengikutnya.

Baca juga: Kilas Balik Imbauan Jokowi Bentuk Koalisi Besar, Kini 4 Parpol Koalisi Pemerintah Dukung Prabowo

"Pak Prabowo tentu kalau tengok balik ke pengikutnya pasti dia pikir, 'saya dituduh pengkhianat ini'. Pak Jokowi juga kalau dia tengok ke pengikutnya dia juga pikir, 'terus ngapain kita bertengkar selama ini, capek-capek kan. Habis itu gabung lagi'," tuturnya.

Menurut Anis, rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo membawa berkah bagi Indonesia.

Sebab, pada tahun 2020 awal, pandemi Covid-19 mulai masuk Indonesia. Dia tidak terbayang jika Prabowo dan Jokowi masih berseberangan di momen pandemi Covid-19.

"Oposisi akan memanfaatkan Covid sebagai alat untuk menjatuhkan pemerintah, dan sangat mungkin itu terjadi," ucap Anis.

Kemudian, Anis loncat ke bulan Februari 2023. Saat itu, dirinya bertemu dengan Jokowi. Anis mengaku mengusulkan agar rekonsiliasi ini perlu dilanjutkan ke depannya.

Caranya, kata dia, adalah dengan mewariskan suatu koalisi besar pada Pemilu 2024.

Masalahnya, pemerintahan Jokowi sudah agak pecah saat itu karena Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com