Wapres Minta Kapolri Antisipasi Kelompok Teroris yang Bisa Ganggu Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran untuk mengantisipasi kelompok teroris yang berpotensi mengganggu jalannya pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Saya sudah sering meminta supaya pihak keamanan mewaspadai semua yang bisa mengganggu jalannya pemilu, termasuk teroris atau kelompok-kelompok lain,” kata Ma’ruf Amin saat pembukaan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023 di Taman Pancasila, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Rabu (1/11/2023).

Wapres juga meminta Polri memetakan daerah-daerah rawan menjelang Pemilu 2024.

Baca juga: Pimpinan Komisi I DPR Yakini Calon Panglima TNI Agus Subiyanto Tak Berpihak Terkait Pemilu

“Saya minta Pak Kapolri, yang kemarin juga (detasemen khusus) Densus (88) sudah mulai melakukan,” kata Ma’ruf Amin.

Menanggapi itu, Kapolri Listyo mengatakan bahwa Densus 88 Anti-teror Polri siaga 24 jam memonitor kelompok teroris.

“Tentunya Densus setiap saat terus memonitor pergerakan kelompok-kelompok jaringan teroris. Memang selama ini, satu kali 24 jam selalu kami pantau,” ujar Listyo.

Terbaru, Densus 88 menangkap 40 tersangka teroris dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) selama periode Oktober 2023.

Para tersangka itu disebut berencana mengganggu proses pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Wapres: Pengalaman Pemilu 2019 Banyak Korban Jiwa Tidak Boleh Terulang

Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan, hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah tersangka.

"Bagi mereka pemilu adalah rangkaian demokrasi, di mana demokrasi itu adalah maksiat, demokrasi ini adalah sesuatu yang melanggar hukum bagi mereka," ucap Aswin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

"Sehingga ada keinginan untuk mengagalkan atau untuk menganggu jalannya proses pesta demokrasi tersebut," ujar dia.