Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Kumpulkan Kapolda dan Kapolres, Bahas Persiapan Jelang Pemilu 2024

Kompas.com - 01/11/2023, 15:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengumpulkan seluruh pejabat utama, kapolda, dan kapolres se-Indonesia untuk mengikuti apel kepala satuan wilayah di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Rabu (1/11/2023).

Sigit mengungkapkan, apel ini digelar untuk mempersiapkan seluruh personel Polri dalam mengawal pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar bisa berjalan dengan baik.

"Untuk mempersiapkan personel Polri baik yang di pusat maupun yang di daerah, untuk bisa mengawal dan melaksanakan tahapan pemilu yang saat ini memang sudah berjalan betul-betul bisa berjalan dengan baik," kata Sigit, Rabu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca juga: Kapolri Ingatkan Persatuan Bangsa Jangan sampai Rusak karena Perbedaan Pilihan dalam Pemilu

Sigit mengatakan, Polri harus menjaga kondusitivitas keamanan di tengah masyarakat agar tidak terpengaruh oleh perbedaan pilihan politik di Pemilu 2024.

Oleh karena itu, kata dia, Polri akan terus mengedukasi dan meningkatkan literasi masyarakat agar perbedaan pilihan tersebut tidak menyebabkan konflik.


Sigit juga menegaskan bahwa Polri tidak segan menempuh jalur hukum bila peringatan atas hal tersebut tidak diindahkan.

"Panasnya saya kira biar di televisi, biar di medsos, tapi di lapangan di grassroot semuanya harus dingin. Yang namaya persatuan dan kesatuan harus kita jaga," ujar dia.

Baca juga: Kapolri Naikkan Pangkat 14 Pati, Ada Dankorbrimob dan Kapolda Banten

Selain soal Pemilu 2024, Sigit juga berpesan kepada jajarannya untuk menyukseskan program-program pembangunan yang harus tuntas pada 2023 dan 2024.

Ia juga meminta agar para kepala satuan polisi di daerah mengantisipasi dampak situasi global terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri.

"Beberapa waktu yang lalu dampak dari perang Israel-Palestina tentunya juga membangkitlan sel-sel yang terafiliasi dengan teroris dan mau tidak mau kita juga tentunya harus waspada," kata Sigit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com