Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bandingkan Pembangunan Jalan Tol di Indonesia dan China, Sebut RI Masih Jauh Tertinggal

Kompas.com - 26/10/2023, 11:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membandingkan pembangunan jalan tol di Indonesia dengan China.

Menurut Jokowi, pembangunan jalan tol di dalam negeri saat ini masih tertinggal jauh dari negara tirai bambu itu. Sehingga daya saing Indonesia dengan negara lain pun disebutnya masih kalah jauh.

Hal itu dikatakannya saat meresmikan jalan tol Indralaya-Prabumulih dan jalan layang (fly over) Patih Galung Kota Prabumulih di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada Kamis (26/10/2023).

"Kita ini masih jauh dari kurang. Saya berikan perbandingan, sampai sekarang kita telah membangun 2.040 kilometer jalan tol, 2.040 yang baru. Plus yang lama 780 kilometer. Artinya baru 2.800 kilometer yang dimiliki Indonesia," ujar Jokowi sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Jokowi Resmikan Tol Indralaya-Prabumulih Sepanjang 64,5 Kilometer

"RRT (China) sudah memiliki 280.000 kilometer. Kita 2.800 (kilometer), di sana 280.000 kilometer. Betapa masih jauhnya daya saing kita, competitiveness kita. Itu yang ingin kita kejar. Agar kita bisa bersaing dengan negara negara lain," katanya menegaskan.

Oleh karena itu, menurut Jokowi, saat ini pembangunan infrastruktur di Tanah Air harus terus ditingkatkan melalui pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dibangun oleh BUMN maupun pihak swasta.

"Tiga-tiganya paralel kita kerjakan," ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan, ke depannya akan dibangun jalan tol dengan panjang total 2.800 kilometer di Sumatera.

Dari total panjang tersebut, 1.800 kilometer di antaranya merupakan jalan koridor utama.

Baca juga: Tol Japek, Tol Dalam Kota, dan Tol Jagorawi Terpadat di Indonesia

Kepala Negara berharap pembangunan jalan tol di Sumatera ini mampu mendukung percepatan mobilitas barang dan jasa. Sehingga daya saing produk lokal akan semakin baik.

"Saya berikan contoh, tadi malam saya bertemu dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama beliau-beliau menyampaikan, "Pak dulu dari Palembang ke Lampung itu memakan waktu 10 sampai 12 jam"," kata Jokowi menirukan perkataan para tokoh.

"'Sekarang 3,5 jam sudah bisa'. Terjadi sebuah kecepatan yang luar biasa kalau seperti itu," ujarnya lagi.

Baca juga: Adian Napitupulu Ungkap Persoalan Jokowi dan PDI-P Bermula dari Ditolaknya Permintaan Presiden 3 Periode

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com