Salin Artikel

Jokowi Bandingkan Pembangunan Jalan Tol di Indonesia dan China, Sebut RI Masih Jauh Tertinggal

Menurut Jokowi, pembangunan jalan tol di dalam negeri saat ini masih tertinggal jauh dari negara tirai bambu itu. Sehingga daya saing Indonesia dengan negara lain pun disebutnya masih kalah jauh.

Hal itu dikatakannya saat meresmikan jalan tol Indralaya-Prabumulih dan jalan layang (fly over) Patih Galung Kota Prabumulih di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada Kamis (26/10/2023).

"Kita ini masih jauh dari kurang. Saya berikan perbandingan, sampai sekarang kita telah membangun 2.040 kilometer jalan tol, 2.040 yang baru. Plus yang lama 780 kilometer. Artinya baru 2.800 kilometer yang dimiliki Indonesia," ujar Jokowi sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

"RRT (China) sudah memiliki 280.000 kilometer. Kita 2.800 (kilometer), di sana 280.000 kilometer. Betapa masih jauhnya daya saing kita, competitiveness kita. Itu yang ingin kita kejar. Agar kita bisa bersaing dengan negara negara lain," katanya menegaskan.

Oleh karena itu, menurut Jokowi, saat ini pembangunan infrastruktur di Tanah Air harus terus ditingkatkan melalui pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dibangun oleh BUMN maupun pihak swasta.

"Tiga-tiganya paralel kita kerjakan," ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan, ke depannya akan dibangun jalan tol dengan panjang total 2.800 kilometer di Sumatera.

Dari total panjang tersebut, 1.800 kilometer di antaranya merupakan jalan koridor utama.

"Saya berikan contoh, tadi malam saya bertemu dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama beliau-beliau menyampaikan, "Pak dulu dari Palembang ke Lampung itu memakan waktu 10 sampai 12 jam"," kata Jokowi menirukan perkataan para tokoh.

"'Sekarang 3,5 jam sudah bisa'. Terjadi sebuah kecepatan yang luar biasa kalau seperti itu," ujarnya lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/26/11333541/jokowi-bandingkan-pembangunan-jalan-tol-di-indonesia-dan-china-sebut-ri

Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke