Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Resmikan Tol Indralaya-Prabumulih Sepanjang 64,5 Kilometer

Kompas.com - 26/10/2023, 11:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Indralaya-Prabumulih dan jalan layang (flyover) Patih Galung Kota Prabumulih di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada Kamis (26/10/2023).

Jalan tol tersebut sudah dibangun sejak 2019 lalu dengan biaya sebesar Rp 12,5 triliun.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, saya resmikan jalan tol Indralaya- Prabumulih dan flyover Patih Galung Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan," ujar Jokowi dilansir tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Presiden menjelaskan, tol tersebut memiliki panjang 64,5 kilometer dan bisa segera beroperasi setelah diresmikan.

Pembangunan yang memakan waktu cukup lama itu menurut Kepala Negara disebabkan kondisi geografis lokasi jalan tol yang sulit.

Baca juga: Kembalinya Amran Sulaiman ke Kabinet, Mentan yang Pernah Ditarget Jokowi Penuhi Swasembada Beras

Sementara itu, terkait besaran biaya pembangunan Presiden Jokowi mengakui memang besar. Akan tetapi, dia yakin nantinya akan memberi lebih banyak manfaat untuk masyarakat.

"Biaya investasi untuk pembangunan sepanjang 64,5 km ini adalan Rp 12,5 triliun rupiah. Investasi memang besar. Tetapi manfaat bagi negara kita, manfaat bagi rakyat itu akan sangat luar biasa," tutur Jokowi.

"Kalau kita bisa menaikkan produktivitas. Artinya apa ? Jalan tol ini harus disambungkan dengan kawasan pertanian, sambungkan dengan wisata, sambungkan dengan kawasan perkebunan, sambungkan dengan kawasan industri, ini manfaatnya akan sangat besar sekali," jelasnya.

Lebih lanjut Presiden memaparkan, ke depannya akan dibangun jalan tol dengan total 2.800 kilometer di Sumatera.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] 3 Keinginan Jokowi Ditolak Megawati | PDI-P Beberkan Jokowi Minta 3 Periode

Dari total panjang tersebut, 1.800 kilometer di antaranya merupakan jalan koridor utama.

Kepala Negara berharap pembangunan jalan tol di Sumatera ini mampu mendukung kecepatan dan mobilitas barang dan jasa.

Sehingga daya saing produk lokal akan semakin baik.

"Saya berikan contoh, tadi malam saya bertemu dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama beliau-beliau menyampaikan, "Pak dulu dari Palembang ke Lampung itu memakan waktu 10 sampai 12 jam"," kata Jokowi menirukan perkataan para tokoh.

"Sekarang 3,5 jam sudah bisa," Terjadi sebuah kecepatan yang luar biasa kalau seperti itu," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com