Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP: Capres Kita Ganjar dan Cawapresnya Sandiaga Insya Allah

Kompas.com - 06/10/2023, 05:31 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi kelepasan menyebut bahwa Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Salahudin Uno sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo.

Hal itu ia sampaikan usai rapat pemenangan PPP untuk Pemilu 2024 di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023) malam.

Awalnya, ia bahwa menjelaskan pembahasan pemenangan Pemilu yang sudah disiapkan dari tingkat pusat hingga daerah.

Saat itu juga, ia menyebut bahwa siap memenangkan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI-P dengan pendamping Sandiaga Uno.

Baca juga: Sinyal Penolakan PDI-P dan PPP soal Isu Reshuffle Terkait Bergabungnya Demokrat

"Mereka (para kader PPP) nanti yang akan berada di garda terdepan untuk memenangkan PPP, termasuk juga Insya Allah akan memenangkan capres kita Mas Ganjar dan juga cawapresnya Mas Sandi Insya Allah," kata Arwani.

Ia lantas mengatakan, penjelasan terkait persiapan pemenangan yang akan dibentuk juru kampanye.

Juru kampanye ini nantinya disiapkan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, seniman hingga tokoh agama.

"Dan tentu banyak lagi anak-anak muda generasi millenial juga akan ikut bersama berjuang dengan PPP dan juga bersama pemenangan capres Ganjar," ujarnya.

Baca juga: Ganjar soal Deklarasi Cawapres: Sebentar Lagi, Kita Cari Hari Baik

Saat diminta ketegasan terkait pasangan Ganjar Pranowo di pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Arwani mengatakan, PPP dalam posisi memperjuangkan.

Ia mengatakan, optimis Sandiaga Uno bisa dipilih menjadi pendamping Ganjar. Sebab, nama yang mengerucut selalu menyertakan nama mantan politikus Gerindra itu.

"Ya kita optimis akan terus kita perjuangkan Mas Sandi jadi cawapresnya Mas Ganjar," katanya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memang masuk dalam lima kandidat bakal cawapres Ganjar yang disebut Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani.

Namun, belakangan juga muncul sejumlah nama yang menguat, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hingga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Muncul Mahfud dan Khofifah, PPP Anggap Sandiaga Masih Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com