Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaldera Toba Dapat "Kartu Kuning" UNESCO, Sandiaga: Ini Pelajaran dan Alarm

Kompas.com - 04/10/2023, 19:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan, kartu kuning yang diberikan UNESCO kepada Geopark Kaldera Toba merupakan sebuah pelajaran sekaligus peringatan bagi pemerintah.

Sandiaga mengatakan, pihaknya akan meningkatkan sinergitas di antara para pemangku kepentingan dalam merespons kartu kuning yang diberikan oleh UNESCO.

"Ini pelajaran ya bagi kita dan seperti alarm juga. Jadi salah satu yang diangkat, meski kita masih tunggu penjelasan dari UNESCO awal tahun depan, tapi yang terlihat adalah aspek sinergitas antara badan pengelola dengan pemangku kepentingan yang lain," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Baca juga: Kaldera Toba Dapat Kartu Kuning UNESCO, Menparekraf: Belum Ada Kerugian

Sandiaga mengatakan, pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta Badan Pelaksana Otorita Danau Toba agar Danau Toba tidak dicoret dari daftar UNESCO Global Geopark.

Ia mengeklaim, pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah strategis setelah mendapat penjelasan lengkap dari UNESCO.

"Salah satunya adalah mengintegrasikan antara badan pengelola komunikasinya dengan badan otorita jadi itu yang jadi catatan kita," kata Sandiaga.

Ia mengatakan, pemerintah juga akan menyiapkan langkah terkait keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sampah, pengendalian mutu air, hingga pelaksanaan event-event di Danau Toba seperti F1 Powerboat.

"Sosialisasi yang lebih baik, sinkronisasi, dan harmonisasi dari kebijakan itu yang nanti akan kita perbaiki ke depan," kata dia.


Sandiaga menyampaikan, pemerintah juga akan memberikan informasi kepada calon wisatawan bahwa Danau Toba masih terjaga alamnya dan pemerintah punya komitmen agar Danau Toba tetap berstatus sebgai UNESCO Global Geopark.

"Per hari ini kunjungan ke Danau Toba meningkat signifikan dan kita akan meminimalisasi dampak negatif terhadap kartu kuning tersebut," ujar Sandiaga.

Baca juga: Penjelasan Kemenparekraf soal Kartu Kuning Geopark Kaldera Toba

Kawasan wisata Geopark Kaldera Toba mendapatkan kartu kuning dari UNESCO (United Nations, Educational, Scientific, and Cultural Organization) karena badan pengelola Danau Toba dinilai tidak maksimal dalam pengembangan kawasan tersebut.

Kartu kuning yang diberikan UNESCO ini mewajibkan organisasi pengelola Danau Toba untuk melakukan pembenahan selama dua tahun.

Apabila target perbaikan selama dua tahun ke depan tidak tercapai, Geopark Kaldera Toba terancam mendapatkan kartu merah atau keluar dari keanggotaan UNESCO Global Beopark (UGGp).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com