Salin Artikel

Kaldera Toba Dapat "Kartu Kuning" UNESCO, Sandiaga: Ini Pelajaran dan Alarm

Sandiaga mengatakan, pihaknya akan meningkatkan sinergitas di antara para pemangku kepentingan dalam merespons kartu kuning yang diberikan oleh UNESCO.

"Ini pelajaran ya bagi kita dan seperti alarm juga. Jadi salah satu yang diangkat, meski kita masih tunggu penjelasan dari UNESCO awal tahun depan, tapi yang terlihat adalah aspek sinergitas antara badan pengelola dengan pemangku kepentingan yang lain," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Sandiaga mengatakan, pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta Badan Pelaksana Otorita Danau Toba agar Danau Toba tidak dicoret dari daftar UNESCO Global Geopark.

Ia mengeklaim, pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah strategis setelah mendapat penjelasan lengkap dari UNESCO.

"Salah satunya adalah mengintegrasikan antara badan pengelola komunikasinya dengan badan otorita jadi itu yang jadi catatan kita," kata Sandiaga.

Ia mengatakan, pemerintah juga akan menyiapkan langkah terkait keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sampah, pengendalian mutu air, hingga pelaksanaan event-event di Danau Toba seperti F1 Powerboat.

"Sosialisasi yang lebih baik, sinkronisasi, dan harmonisasi dari kebijakan itu yang nanti akan kita perbaiki ke depan," kata dia.

"Per hari ini kunjungan ke Danau Toba meningkat signifikan dan kita akan meminimalisasi dampak negatif terhadap kartu kuning tersebut," ujar Sandiaga.

Kawasan wisata Geopark Kaldera Toba mendapatkan kartu kuning dari UNESCO (United Nations, Educational, Scientific, and Cultural Organization) karena badan pengelola Danau Toba dinilai tidak maksimal dalam pengembangan kawasan tersebut.

Kartu kuning yang diberikan UNESCO ini mewajibkan organisasi pengelola Danau Toba untuk melakukan pembenahan selama dua tahun.

Apabila target perbaikan selama dua tahun ke depan tidak tercapai, Geopark Kaldera Toba terancam mendapatkan kartu merah atau keluar dari keanggotaan UNESCO Global Beopark (UGGp).

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/04/19221901/kaldera-toba-dapat-kartu-kuning-unesco-sandiaga-ini-pelajaran-dan-alarm

Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke